contoh induktif
Pada waktu anak didik memasuki pendidikan formal, pendidikan bahasa Indonesia secara metodologis dan sistematis bukanlah merupakan halangan baginya untuk memperluas dan memantapkan bahasa daerah. SEtelah anak didik meninggalkan kelas, ia kembali mempergunakan bahasa daerah dengan teman-temannya atau orang tuanya. ia merasa lebih intim dengan bahasa daerah. jam sekolah hanya berlangsung selama beberapa jam. Baik waktu istirahat ataupun diantara jam-jam pelajaran, unsur-unsur bahasa daerah tetap digunakan. Ditambah lagi jika sekolah itu bersifat homogen dan gurunya penutur asli bahasa daeah itu. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan pengetahuan si anak terhadap bahasa daerahnya akan tetap maju
Rabu, 21 Desember 2011
tugas bahasa indonesia 3
PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER BAGI CALON GURUMASA DEPAN
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yangditandai dengan kemajuan di bidang teknologi komunikasi dan informasi saat initelah begitu pesat, sehingga menempatkan suatu bangsa pada kedudukan sejauhmana bangsa tersebut maju didasarkan atas seberapa jauh bangsa itu menguasaikedua bidang tersebut di atas. Maka mau tidak mau kita harus terlibat dalammaju mundurnya penguasaan teknologi informasi dan computer.
Saat ini komputer bukan lagi merupakan barang mewah,alat ini sudah digunakan di berbagai bidang pekerjaan seperti halnya padabidang pendidikan. Pada awalnya komputer dimanfaatkan di sekolah sebagaipenunjang kelancaran pekerjaan bidang administrasi dengan memanfaatkan softwareMicrosoft word, excel dan access. Dengan masuknya materi Teknologi Informasidan Komunikasi dalam kurikulum baru, maka peranan komputer sebagai salah satukomponen utama dalam TIK mempunyai posisi yang sangat penting sebagai salahsatu media pembelajaran.
Siswa menggunakan perangkat Teknologi Informasi danKomunikasi untuk mencari, mengeksplorasi, menganalisis, dan saling tukarinformasi secara efisien dan efektif. Dengan menggunakan Teknologi Informasidan Komunikasi, siswa akan dengan cepat mendapatkan ide dan pengalaman dariberbagai kalangan. Penambahan kemampuan siswa karena penggunaan TeknologiInformasi dan Komunikasi akan mengembangkan sikap inisiatif dan kemampuanbelajar mandiri, sehingga siswa dapat memutuskan dan mempertimbangkan sendirikapan dan dimana penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi secara tepat danoptimal, termasuk apa implikasinya saat ini dan dimasa yang akan datang.
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mencakup duaaspek, yaitu Teknologi Informasi dan Teknologi Komunikasi. Teknologi Informasi,meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alatbantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Teknologi Komunikasi merupakansegala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses danmentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Karena itu, TeknologiInformasi dan Teknologi Komunikasi adalah suatu padanan yang tidak terpisahkanyang mengandung pengertian luas tentang segala kegiatan yang terkait denganpemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan transfer/pemindahan informasi antarmedia. Secara khusus, tujuan mempelajari Teknologi Informasi dan Komunikasiadalah:
1. Menyadarkan mahasiswa akan potensiperkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berubah sehinggadapat termotivasi untuk mengevaluasi dan mempelajari Teknologi Informasi danKomunikasi sebagai dasar untuk belajar sepanjang hayat.
2. Memotivasi kemampuan siswa untukbisa beradaptasi dan mengantisipasi perkembangan Teknologi Informasi danKomunikasi, sehingga siswa bisa melaksanakan dan menjalani aktifitas kehidupanseharihari secara mandiri dan lebih percaya diri.
3. Mengembangkan kompetensi siswadalam menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung kegiatanbelajar, bekerja, dan berbagai aktifitas dalam kehidupan seharihari.
4. Mengembangkan kemampuan belajarberbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, sehingga proses pembelajaran dapatlebih optimal, menarik, dan mendorong siswa terampil dalam berkomunikasi, terampilmengorganisasi informasi, dan terbiasa bekerjasama.
5. Mengembangkan kemampuan belajarmandiri, berinisiatif, inovatif, kreatif, dan bertanggungjawab dalam penggunaanTeknologi Informasi dan Komunikasi untuk pembelajaran, bekerja, dan pemecahanmasalah sehari-hari.
Dengan melihat isi dari tujuan mempelajari teknologiinformatika dan komputer, kita harus mengkombinasikan TIK dalam proses belajarmengajar di kelas bukan hanya untuk mata kuliah teknologi dan informasi semata.Melihat kondisi TIK pada saat ini dan perkembangannya di masa datang, kitaharus mempersiapkan diri dan melakukan perencanaan yang matang dalammengimplementasikan TIK di kehidupan sehari-hari. Jika tidak memulainyasekarang maka sebagai salah satu institusi pendidikan, kita akan tertinggaldari negara lain dalam bidang teknologi. Jika ini terjadi, usaha kita akansemakin berat untuk mensejajarkan Negara kita dengan negara lain. Sebenarnyabanyak bentuk pemanfaatan TIK lainnya yang dapat digunakan untuk membantu siswadalam proses belajar mengajar. Tetapi semua itu tergantung kepada kitabagaimana cara memanfaatkannya. Dari apa yang saya deskripsikan di atas adapunbeberapa tujuan yang telah diterapkan dalam satu semester melalui materi-materiyang telah diberikan. Yang pertama yaitu mengekplorasi aplikasi theasaurus didalam Ms Word, sebelumnya kami tidak menyadari akan adanya Theasaurus yangrupanya menyimpan banyak manfaat diantaranya meningkatkan kosakata, yang bisadigunakan dalam membuat kalimat lebih kreatif. Yang nantinya akan bermanfaatpada saat kami menyusun skripsi.
Berikutnya adalah menjelajahi Websites www.Yourdictionary.com, dari sana kami dapat menemukanbanyak link yang menghubungkan ke berbagai web. Kami diminta mencari arti dari kata-katamelalui aplikasi kamus online tersebut. Yang pertama yang harus dilakukanadalah menge-klik aplikasi internet yang tersedia. Ada banyak aplikasi internet yang bisadigunakan misalnya, internet explorer, operamini, mozila firefox, google chromedll. Kita dapat menggunakan salah satunya sesuai keinginan kita. Kemudianmasukkan website yang kita tuju yaitu www.Yourdictionary.com. Setelahmasuk ke dalam web tersebut, kita hanya menuliskan kata yang ingin kitacari makna dan bagaimana pengucapannya tersebut.
Tugas berikutnya yaitu memanfaatkan aplikasi MicrosoftExcel, kita hanya mengetik dalam kolom-kolom yang telah tersedia. Sebenarnyapengoperasiannya hampir sama dengan Microsoft Word namun ini lebih dikhususkanke dalam bilangan. Sehingga, aplikasi ini sudah banyak dimanfaatakan dikantor-kantor maupun instansi-instansi yang melibatkan perangkat komputer untukmendukung kinerja suatu lembaga tersebut.
Setelah beberapa pertemuan, ada banyak perubahan yangterjadi dalam diri kami. Diantaranya perubahan pengetahuan yang mengubah polapikir kami. Yang telah kami tuangkan ke dalam paper kami yang berjudul‘Perubahan pengetahuan, keterampilan dan sikap. Dari beberapa tugas yangdiberikan akan melatih kemampuan mahasiswa dalam berkreatifitas menuangkan idemereka ke dalam setiap hasil tugas yang dikumpul melalui www.yk-edu.org. Adapun kesulitan-kesulitanyang menjadi batu krikil menghambat penyelesaian tugas kami tersebut. Yang secaratidak langsung mengubah sikap kami. Salah satunya bisa memanfaatkan waktu lebihoptimal.
Sebagai mahasiswa bahasa inggris tentunya harusmempunyai kemampuan dalam mengolah kata maupun wawasan berbahasa inggris. Setelah mempelajari bagaimana menjelajahidunia internet. Kami diminta mengakseswebsites yang berkaitan dengan bahasa inggris kemudian menjabarkan isi dariweb tersebut yang kemudian kami kirim melalui www.yk-edu.orgdalam bentuk data Microsoft Word.
Dari setiap membuka halaman satu ke halaman lainnyadalam web itu ternyata menggunakan aplikasi yang bernama hyperlink yang bisadigunakan menghubungkan halaman maupundata. Hiperlink ini dapat ditemui di beberapa aplikasi diantarnya yang sudahkami pelajari yaitu Microsoft Word dan Microsoft power point. Caranya cukupmudah yaitu dengan menge-blok kata - klik kanan - klik hyperlink – pilih datayang akan dihiperlinkan.
Dari apa yang sudah diajarkan, kemudian kami membuatchart yang dibuat melalui aplikasi Microsoft Word dan Microsoft power point.Kami dapat membubuhkan warna sesaui keinginan sehingga dapat menyalurkan ide kedalam kreatifitas membuat grafik. Dengan menge-klik draw – pilih gambar yangdiinginkan kemudian disusun sesuai perintah dosen. Setelah pengiriman tugasmelalui share file, perkuliahanberikutnya dosen meminta kami men-donwloadpekerjaan teman-teman yang kami rasa itu terbaik dan terburuk. Kemudiankami diminta mengomentari hasil tugas tersebut di Microsoft power point.
Sebagai calon guru yang terdidik untuk lebih profesionaltentunya mampu membuat soal-soal berkompetensi yang bisa meningkatkan sumberdaya manusia. Dari modal kami menguasai Microsoftpower point, kami membuat 20 soal yang saling berkaitan. Soal-soal tersebutdiharapkan bisa memacu kemampuan calon guru untuk bisa mengembangkankreatifitasnya membuat soal dan memanfaatkan teknolgi komputer sebagai saranapembelajaran siswa.
Akhir pertemuan yang begitu singkat meninggalkan kamisuatu keterampilan dalam menciptakan beberapa bangun ruang yang kemudian dapatkami kelola menjadi suatu kombinasi yang menarik. Sehingga kita bisa lebihmaksimal lagi dalam membuat soal bagi anak didik nanti. Kami dapat memberikanwarna pada setiap bangunan tersebut bahkan menggabungkan menjadi satu seperticontoh di bawah:
Soal bersifatstatistik bisa diberikan pada siswa, guru tidak lagi monoton tertuju pada teksbacaan. Siswa akan lebih menangkap sesuatu yang berbentuk dan berwarna, yangdikemukan pada penelitian sebelumnya.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yangditandai dengan kemajuan di bidang teknologi komunikasi dan informasi saat initelah begitu pesat, sehingga menempatkan suatu bangsa pada kedudukan sejauhmana bangsa tersebut maju didasarkan atas seberapa jauh bangsa itu menguasaikedua bidang tersebut di atas. Maka mau tidak mau kita harus terlibat dalammaju mundurnya penguasaan teknologi informasi dan computer.
Saat ini komputer bukan lagi merupakan barang mewah,alat ini sudah digunakan di berbagai bidang pekerjaan seperti halnya padabidang pendidikan. Pada awalnya komputer dimanfaatkan di sekolah sebagaipenunjang kelancaran pekerjaan bidang administrasi dengan memanfaatkan softwareMicrosoft word, excel dan access. Dengan masuknya materi Teknologi Informasidan Komunikasi dalam kurikulum baru, maka peranan komputer sebagai salah satukomponen utama dalam TIK mempunyai posisi yang sangat penting sebagai salahsatu media pembelajaran.
Siswa menggunakan perangkat Teknologi Informasi danKomunikasi untuk mencari, mengeksplorasi, menganalisis, dan saling tukarinformasi secara efisien dan efektif. Dengan menggunakan Teknologi Informasidan Komunikasi, siswa akan dengan cepat mendapatkan ide dan pengalaman dariberbagai kalangan. Penambahan kemampuan siswa karena penggunaan TeknologiInformasi dan Komunikasi akan mengembangkan sikap inisiatif dan kemampuanbelajar mandiri, sehingga siswa dapat memutuskan dan mempertimbangkan sendirikapan dan dimana penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi secara tepat danoptimal, termasuk apa implikasinya saat ini dan dimasa yang akan datang.
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mencakup duaaspek, yaitu Teknologi Informasi dan Teknologi Komunikasi. Teknologi Informasi,meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alatbantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Teknologi Komunikasi merupakansegala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses danmentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Karena itu, TeknologiInformasi dan Teknologi Komunikasi adalah suatu padanan yang tidak terpisahkanyang mengandung pengertian luas tentang segala kegiatan yang terkait denganpemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan transfer/pemindahan informasi antarmedia. Secara khusus, tujuan mempelajari Teknologi Informasi dan Komunikasiadalah:
1. Menyadarkan mahasiswa akan potensiperkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berubah sehinggadapat termotivasi untuk mengevaluasi dan mempelajari Teknologi Informasi danKomunikasi sebagai dasar untuk belajar sepanjang hayat.
2. Memotivasi kemampuan siswa untukbisa beradaptasi dan mengantisipasi perkembangan Teknologi Informasi danKomunikasi, sehingga siswa bisa melaksanakan dan menjalani aktifitas kehidupanseharihari secara mandiri dan lebih percaya diri.
3. Mengembangkan kompetensi siswadalam menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung kegiatanbelajar, bekerja, dan berbagai aktifitas dalam kehidupan seharihari.
4. Mengembangkan kemampuan belajarberbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, sehingga proses pembelajaran dapatlebih optimal, menarik, dan mendorong siswa terampil dalam berkomunikasi, terampilmengorganisasi informasi, dan terbiasa bekerjasama.
5. Mengembangkan kemampuan belajarmandiri, berinisiatif, inovatif, kreatif, dan bertanggungjawab dalam penggunaanTeknologi Informasi dan Komunikasi untuk pembelajaran, bekerja, dan pemecahanmasalah sehari-hari.
Dengan melihat isi dari tujuan mempelajari teknologiinformatika dan komputer, kita harus mengkombinasikan TIK dalam proses belajarmengajar di kelas bukan hanya untuk mata kuliah teknologi dan informasi semata.Melihat kondisi TIK pada saat ini dan perkembangannya di masa datang, kitaharus mempersiapkan diri dan melakukan perencanaan yang matang dalammengimplementasikan TIK di kehidupan sehari-hari. Jika tidak memulainyasekarang maka sebagai salah satu institusi pendidikan, kita akan tertinggaldari negara lain dalam bidang teknologi. Jika ini terjadi, usaha kita akansemakin berat untuk mensejajarkan Negara kita dengan negara lain. Sebenarnyabanyak bentuk pemanfaatan TIK lainnya yang dapat digunakan untuk membantu siswadalam proses belajar mengajar. Tetapi semua itu tergantung kepada kitabagaimana cara memanfaatkannya. Dari apa yang saya deskripsikan di atas adapunbeberapa tujuan yang telah diterapkan dalam satu semester melalui materi-materiyang telah diberikan. Yang pertama yaitu mengekplorasi aplikasi theasaurus didalam Ms Word, sebelumnya kami tidak menyadari akan adanya Theasaurus yangrupanya menyimpan banyak manfaat diantaranya meningkatkan kosakata, yang bisadigunakan dalam membuat kalimat lebih kreatif. Yang nantinya akan bermanfaatpada saat kami menyusun skripsi.
Berikutnya adalah menjelajahi Websites www.Yourdictionary.com, dari sana kami dapat menemukanbanyak link yang menghubungkan ke berbagai web. Kami diminta mencari arti dari kata-katamelalui aplikasi kamus online tersebut. Yang pertama yang harus dilakukanadalah menge-klik aplikasi internet yang tersedia. Ada banyak aplikasi internet yang bisadigunakan misalnya, internet explorer, operamini, mozila firefox, google chromedll. Kita dapat menggunakan salah satunya sesuai keinginan kita. Kemudianmasukkan website yang kita tuju yaitu www.Yourdictionary.com. Setelahmasuk ke dalam web tersebut, kita hanya menuliskan kata yang ingin kitacari makna dan bagaimana pengucapannya tersebut.
Tugas berikutnya yaitu memanfaatkan aplikasi MicrosoftExcel, kita hanya mengetik dalam kolom-kolom yang telah tersedia. Sebenarnyapengoperasiannya hampir sama dengan Microsoft Word namun ini lebih dikhususkanke dalam bilangan. Sehingga, aplikasi ini sudah banyak dimanfaatakan dikantor-kantor maupun instansi-instansi yang melibatkan perangkat komputer untukmendukung kinerja suatu lembaga tersebut.
Setelah beberapa pertemuan, ada banyak perubahan yangterjadi dalam diri kami. Diantaranya perubahan pengetahuan yang mengubah polapikir kami. Yang telah kami tuangkan ke dalam paper kami yang berjudul‘Perubahan pengetahuan, keterampilan dan sikap. Dari beberapa tugas yangdiberikan akan melatih kemampuan mahasiswa dalam berkreatifitas menuangkan idemereka ke dalam setiap hasil tugas yang dikumpul melalui www.yk-edu.org. Adapun kesulitan-kesulitanyang menjadi batu krikil menghambat penyelesaian tugas kami tersebut. Yang secaratidak langsung mengubah sikap kami. Salah satunya bisa memanfaatkan waktu lebihoptimal.
Sebagai mahasiswa bahasa inggris tentunya harusmempunyai kemampuan dalam mengolah kata maupun wawasan berbahasa inggris. Setelah mempelajari bagaimana menjelajahidunia internet. Kami diminta mengakseswebsites yang berkaitan dengan bahasa inggris kemudian menjabarkan isi dariweb tersebut yang kemudian kami kirim melalui www.yk-edu.orgdalam bentuk data Microsoft Word.
Dari setiap membuka halaman satu ke halaman lainnyadalam web itu ternyata menggunakan aplikasi yang bernama hyperlink yang bisadigunakan menghubungkan halaman maupundata. Hiperlink ini dapat ditemui di beberapa aplikasi diantarnya yang sudahkami pelajari yaitu Microsoft Word dan Microsoft power point. Caranya cukupmudah yaitu dengan menge-blok kata - klik kanan - klik hyperlink – pilih datayang akan dihiperlinkan.
Dari apa yang sudah diajarkan, kemudian kami membuatchart yang dibuat melalui aplikasi Microsoft Word dan Microsoft power point.Kami dapat membubuhkan warna sesaui keinginan sehingga dapat menyalurkan ide kedalam kreatifitas membuat grafik. Dengan menge-klik draw – pilih gambar yangdiinginkan kemudian disusun sesuai perintah dosen. Setelah pengiriman tugasmelalui share file, perkuliahanberikutnya dosen meminta kami men-donwloadpekerjaan teman-teman yang kami rasa itu terbaik dan terburuk. Kemudiankami diminta mengomentari hasil tugas tersebut di Microsoft power point.
Sebagai calon guru yang terdidik untuk lebih profesionaltentunya mampu membuat soal-soal berkompetensi yang bisa meningkatkan sumberdaya manusia. Dari modal kami menguasai Microsoftpower point, kami membuat 20 soal yang saling berkaitan. Soal-soal tersebutdiharapkan bisa memacu kemampuan calon guru untuk bisa mengembangkankreatifitasnya membuat soal dan memanfaatkan teknolgi komputer sebagai saranapembelajaran siswa.
Akhir pertemuan yang begitu singkat meninggalkan kamisuatu keterampilan dalam menciptakan beberapa bangun ruang yang kemudian dapatkami kelola menjadi suatu kombinasi yang menarik. Sehingga kita bisa lebihmaksimal lagi dalam membuat soal bagi anak didik nanti. Kami dapat memberikanwarna pada setiap bangunan tersebut bahkan menggabungkan menjadi satu seperticontoh di bawah:
Soal bersifatstatistik bisa diberikan pada siswa, guru tidak lagi monoton tertuju pada teksbacaan. Siswa akan lebih menangkap sesuatu yang berbentuk dan berwarna, yangdikemukan pada penelitian sebelumnya.
Rabu, 02 November 2011
Contoh Tulisan Ilmiah Populer
Pamor harga emas belum memudar
Sejumlah kalangan meyakini prospek harga emas akan tetap cerah dalam jangka panjang. Proyeksi itu muncul karena krisis global tidak akan tuntas dalam tempo singkat.
Sejak awal Oktober, emas masih konsolidasi di level 1.600 dollar AS per troy ounce. Harga logam mulia itu kembali naik 0,3 persen ke 1.658 dollar AS per troy ounce, Selasa (25/10/2011). Posisi ini masih jauh di bawah rekor penutupan harga emas 1.891,90 dollar AS per troy ounce pada 22 Agustus lalu.
Namun, jalan penyelesaian krisis utang Eropa ditaksir masih panjang sehingga emas tetap menjadi aset safe haven pilihan. Masih banyak alasan kuat mengapa investor perlu mendekap emas. "Dunia masih goyah dan tak sedikit negara menetapkan suku bunga rendah, serta animo India dan China terhadap emas relatif tinggi," ujar Nick Trevethan, Senior Commodities Strategist Australia & New Zealand Banking Group Ltd, seperti dikutip Bloomberg, kemarin.
AngloGold Ashanti Ltd., produsen logam terbesar ketiga di Amerika Serikat (AS) bahkan memperkirakan harga emas akan menyentuh 2.200 dollar AS per troy ounce pada 2013. AngloGold berniat menginvestasikan 1,6 miliar dollar AS per troy ounce dan 2,2 miliar dollar AS per troy ounce, masing-masing di 2012 dan 2013 untuk menyokong proyek-proyek mereka di seluruh dunia. AngloGold menargetkan produksi emas tahun ini 4,45 juta ounce.
Ibrahim, analis senior Harvest International Futures, menilai target emas 2.200 dollar AS per troy ounce bukan hal muluk. Dia memprediksi, masalah utang negara Eropa, non-Yunani, akan mencuat di tahun-tahun mendatang. Negara yang berpotensi terjerumus ke krisis utang seperti Italia, Spanyol, Portugal, dan Irlandia. Ibrahim menebak harga emas di akhir tahun ini sekitar 1.900 dollar AS per troy ounce.
"Harga emas dalam jangka pendek masih cenderung berkonsolidasi. Namun, pada akhir tahun ini, harga emas bisa mencetak rekor tertinggi baru," prediksi Kepala Riset Real Time Futures, Wahyu Tribowo Laksono.
Sumber : (Revi Yohana/Kontan) KOMPAS.com
Sejumlah kalangan meyakini prospek harga emas akan tetap cerah dalam jangka panjang. Proyeksi itu muncul karena krisis global tidak akan tuntas dalam tempo singkat.
Sejak awal Oktober, emas masih konsolidasi di level 1.600 dollar AS per troy ounce. Harga logam mulia itu kembali naik 0,3 persen ke 1.658 dollar AS per troy ounce, Selasa (25/10/2011). Posisi ini masih jauh di bawah rekor penutupan harga emas 1.891,90 dollar AS per troy ounce pada 22 Agustus lalu.
Namun, jalan penyelesaian krisis utang Eropa ditaksir masih panjang sehingga emas tetap menjadi aset safe haven pilihan. Masih banyak alasan kuat mengapa investor perlu mendekap emas. "Dunia masih goyah dan tak sedikit negara menetapkan suku bunga rendah, serta animo India dan China terhadap emas relatif tinggi," ujar Nick Trevethan, Senior Commodities Strategist Australia & New Zealand Banking Group Ltd, seperti dikutip Bloomberg, kemarin.
AngloGold Ashanti Ltd., produsen logam terbesar ketiga di Amerika Serikat (AS) bahkan memperkirakan harga emas akan menyentuh 2.200 dollar AS per troy ounce pada 2013. AngloGold berniat menginvestasikan 1,6 miliar dollar AS per troy ounce dan 2,2 miliar dollar AS per troy ounce, masing-masing di 2012 dan 2013 untuk menyokong proyek-proyek mereka di seluruh dunia. AngloGold menargetkan produksi emas tahun ini 4,45 juta ounce.
Ibrahim, analis senior Harvest International Futures, menilai target emas 2.200 dollar AS per troy ounce bukan hal muluk. Dia memprediksi, masalah utang negara Eropa, non-Yunani, akan mencuat di tahun-tahun mendatang. Negara yang berpotensi terjerumus ke krisis utang seperti Italia, Spanyol, Portugal, dan Irlandia. Ibrahim menebak harga emas di akhir tahun ini sekitar 1.900 dollar AS per troy ounce.
"Harga emas dalam jangka pendek masih cenderung berkonsolidasi. Namun, pada akhir tahun ini, harga emas bisa mencetak rekor tertinggi baru," prediksi Kepala Riset Real Time Futures, Wahyu Tribowo Laksono.
Sumber : (Revi Yohana/Kontan) KOMPAS.com
Minggu, 02 Oktober 2011
Kesendirian
hari yang sepi membuat aku ingin bunuh diri
setiap hari sendiri tanpa ada yang menemani
ku coba mencari-cari
tak ku sangka dia ada di hadapan ku ini
musim demi musim ku jalani
tapi kau tak pernah membalas hati
dikau menjauh dari hati
dan mencoba pergi dari mimpi
sendiri lagi seperti setiap hari
di tinggal hati yg mati
diriku percaya aku masih ada di hati
dan akan tetap ku jalani hidup ini
SENDIRI BUKAN BERARTI KITA MATI
TAPI KITA DI BERI KESEMPATAN UNTUK MEMPERBAIKI HIDUP INI
by: Yulius Ardy
setiap hari sendiri tanpa ada yang menemani
ku coba mencari-cari
tak ku sangka dia ada di hadapan ku ini
musim demi musim ku jalani
tapi kau tak pernah membalas hati
dikau menjauh dari hati
dan mencoba pergi dari mimpi
sendiri lagi seperti setiap hari
di tinggal hati yg mati
diriku percaya aku masih ada di hati
dan akan tetap ku jalani hidup ini
SENDIRI BUKAN BERARTI KITA MATI
TAPI KITA DI BERI KESEMPATAN UNTUK MEMPERBAIKI HIDUP INI
by: Yulius Ardy
Lembran Baru
seperti hati yang pecah . . . .
menahan sedih yang baru terasa
dimana kau menjauh dan mencampakan aku . . . .
ini adalah hari yang tepat . . . .
dimana buku yang telah lama terbuka akan tertutup juga
buku yang telah terisi tulisan-tulisan perasaan aku untuk kamu
akan tertutup karena satu hal yang pedih dari hati aku
ini saatnya kita membuka lembaran baru
hidup dengan perasaan yang baru . . . .
by: Yulius Ardy
menahan sedih yang baru terasa
dimana kau menjauh dan mencampakan aku . . . .
ini adalah hari yang tepat . . . .
dimana buku yang telah lama terbuka akan tertutup juga
buku yang telah terisi tulisan-tulisan perasaan aku untuk kamu
akan tertutup karena satu hal yang pedih dari hati aku
ini saatnya kita membuka lembaran baru
hidup dengan perasaan yang baru . . . .
by: Yulius Ardy
Lika-Liku Cinta
setiap menatap mata dia
setiap memandang aura dia
setiap melihat tingkah dia
hati ku tapak bergairah ingin memiliki dia
inikah yang dinamakan cinta
apakah cinta tak harus memiliki
semua yang ku lakukan hanya untuk dia
karena dia yang selalu ada untuk ku
satu keinginan menyakitkan ku
aku tercipta bukan untuk dia
sudahlah cinta dalam hidup ku
aku merasa dia hanya teman biasa
by: Yulius Ardy
setiap memandang aura dia
setiap melihat tingkah dia
hati ku tapak bergairah ingin memiliki dia
inikah yang dinamakan cinta
apakah cinta tak harus memiliki
semua yang ku lakukan hanya untuk dia
karena dia yang selalu ada untuk ku
satu keinginan menyakitkan ku
aku tercipta bukan untuk dia
sudahlah cinta dalam hidup ku
aku merasa dia hanya teman biasa
by: Yulius Ardy
Hentikan
Kekacauan dimana-mana
Kemunafikan menyebar luas
Kemusrikan semakin berkembang
Terjadi dalam waktu cepat
Tanpa ada yang bisa melihat
Hentikan semua kekacauan di dunia
Bersatulah atas nama cinta
Rasakan cinta mengalir di hati
Kita manusia penuh cinta
Sebarkan cinta itu untuk semua orang
Tidak ada lagi pertengkaran
Mata untuk melihat cinta yang terkoyak
Hancurnya cinta itu membuat luka yang parah
Selain maaf yang tersebar Ada satu yang tidak terlupakan
Saat ada cinta yang rapuh dan hancur
Karena perbuatan manusia sendiri yang Membawa petaka bagi sesamanya
by:Yulius Ardy
Kemunafikan menyebar luas
Kemusrikan semakin berkembang
Terjadi dalam waktu cepat
Tanpa ada yang bisa melihat
Hentikan semua kekacauan di dunia
Bersatulah atas nama cinta
Rasakan cinta mengalir di hati
Kita manusia penuh cinta
Sebarkan cinta itu untuk semua orang
Tidak ada lagi pertengkaran
Mata untuk melihat cinta yang terkoyak
Hancurnya cinta itu membuat luka yang parah
Selain maaf yang tersebar Ada satu yang tidak terlupakan
Saat ada cinta yang rapuh dan hancur
Karena perbuatan manusia sendiri yang Membawa petaka bagi sesamanya
by:Yulius Ardy
TUGAS SOFTSKILL TENTANG RAGAM BAHASA INDONESIA
1. Mengapa bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia ?
Ragam bahasa Indonesia lama dipakai sejak zaman Kerajaan Sriwijaya
sampai dengan saat dicetuskannya Sumpah Pemuda.
Ciri ragam bahasa Indonesia lama masih dipengaruhi oleh bahasa Melayu .
Bahasa Melayu inilah yang akhirnya menjadi bahasa Indonesia.
Alasan Bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia :
1) Bahasa Melayu berfungsi sebagai lingua franca,
2) Bahasa Melayu sederhana karena tidak mengenal tingkatan bahasa,
3) Keikhlasan suku daerah lain ,dan
4) Bahasa Melayu berfungsi sebagai kebudayaan
2. Jelaskan perbedaan antara ragam bahasa tulis dan ragam bahasa lisan ! Berikanlah
contohnya!
Perbedaannya dapat dilihat dari ciri-ciri ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis.
a. Ragam Bahasa Lisan
Ciri-ciri ragam bahasa lisan :
1) Memerlukan kehadiran orang lain ;
2) Unsur gramatikal tidak dinyatakan secara lengkap;
3) Terikat ruang dan waktu;
4) Dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara.
Contohnya: saat kita berkomunikasi dengan orang lain atau sedang berbincang-bincang dengan sesame.
b. Ragam Bahasa Tulis
Ciri-ciri ragam bahasa tulis :
1) Tidak memerlukan kehadiran orang lain;
2) Unsur gramatikal dinyatakan secara lengkap;
3) Tidak terikat ruang dan waktu;
4) Dipengaruhi oleh tanda baca atau ejaan.
Contohnya: membuat puisi atau menulis sebuah cerita dan tulisan lainnya.
Ragam bahasa Indonesia lama dipakai sejak zaman Kerajaan Sriwijaya
sampai dengan saat dicetuskannya Sumpah Pemuda.
Ciri ragam bahasa Indonesia lama masih dipengaruhi oleh bahasa Melayu .
Bahasa Melayu inilah yang akhirnya menjadi bahasa Indonesia.
Alasan Bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia :
1) Bahasa Melayu berfungsi sebagai lingua franca,
2) Bahasa Melayu sederhana karena tidak mengenal tingkatan bahasa,
3) Keikhlasan suku daerah lain ,dan
4) Bahasa Melayu berfungsi sebagai kebudayaan
2. Jelaskan perbedaan antara ragam bahasa tulis dan ragam bahasa lisan ! Berikanlah
contohnya!
Perbedaannya dapat dilihat dari ciri-ciri ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis.
a. Ragam Bahasa Lisan
Ciri-ciri ragam bahasa lisan :
1) Memerlukan kehadiran orang lain ;
2) Unsur gramatikal tidak dinyatakan secara lengkap;
3) Terikat ruang dan waktu;
4) Dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara.
Contohnya: saat kita berkomunikasi dengan orang lain atau sedang berbincang-bincang dengan sesame.
b. Ragam Bahasa Tulis
Ciri-ciri ragam bahasa tulis :
1) Tidak memerlukan kehadiran orang lain;
2) Unsur gramatikal dinyatakan secara lengkap;
3) Tidak terikat ruang dan waktu;
4) Dipengaruhi oleh tanda baca atau ejaan.
Contohnya: membuat puisi atau menulis sebuah cerita dan tulisan lainnya.
Kamis, 29 September 2011
Renungan hidup melalui sesama manusia yang kurang beruntung diluar sana
kejamnya dunia di luar sana. mereka mencari sampah hanya untuk mendapatkan sedikit uang untuk makan sehari-hari. membawa kendaran yang selalu bersama mereka yaitu sebuah gerobak rusaknya. mereka tua dan lemah tetapi terus maju menjalani kerasnya dunia ini. ini bukan mau mereka tetapi inilah jalan yang terbaik bagi mereka. kakek ini menjalani hidupnya dengan tabah dan sabar. kakek juga selalu menjaga nenek yang sudah lama sakit dan walaupun nenek sakit kakek tetap setia menjaga nenek. mengapa tuhan memberikan jalan keras itu pada mereka? itulah pertanyaan yang selalu banyak orang tanyakan. mungkin tuhan memberi kebaikan pada orang melalui kakek dan nenek ini. banyak orang meremehkan mereka dan tidak memperdulikan mereka. hidup telah berubah persaudaran telah berkurang dan adanya adalah sebuah peperangan dalam diri sendiri. mungkin kakek nenek ini adalah salah satu kiriman tuhan untuk memancing kebaikan kita atau tuhan mengirimkan mereka untuk sebuah ujian bagi kita? renungkanlah apa kita sudah cukup dalam hal kebaikan, kesetiaan, dan persaudaraan antar sesama kita. kita belajar dari kakek dan nenek yg selalu setia bersama apapun keadaannya, tetapi melainkan setia bersaudara saja kita selalu memilih dan membedakan satu sama lain. hidup bersaudara itu indah karena kita manusia tidak dapat hidup sendiri dalam dunia yang indah ini.
by : Yulius Ardy
by : Yulius Ardy
Senin, 26 September 2011
KISAH SESEORANG
Mendengar kata cinta, ada beberapa orang mengerti dan lainnya tidak mengerti apa itu cinta? Bila seseorang menemukan cinta itu pastilah orang itu bahagia karena cinta, tetapi cinta dapat menyakiti karena cinta itu datang disaat yg tidak tepat dan karena perbedaan satu sama lain . cerita ini menceritakan bagaimana cinta itu dating secara tiba-tiba.
Suatu hari ada pria kesepian yg sedang berkumpul bersama teman-temannya. Pria itu berinisial “kocak”, pria ini anak yg ceria dan suka bercanda. Teman-temannya banyak yg senang terhadap dia. Tetapi sayang ‘kocak ‘ tidak mempunyai pasangan karena dia belum memiliki pasangan yang cocok untuk dirinya. Banyak perempuan mendekati ‘kocak’, tetapi dia tetap berpegang pada prinsipnya untuk mencari yang benar-benar suka oleh sikap dia yang lucu dan aneh. Lalu pada pagi hari ‘kocak’ sedang bercengkrama pada temannya dia melihat seorang perempuan. Barulah ‘kocak’ berkenalan dengannya dan perempuan itu berinisial “jelek”. ‘Kocak’ mulai dengan canda-canda jenaka kepada jelek , lalu jelek gembira dan tertawa melihat tingkah laku ‘kocak’ yang lucu. Setelah beberapa lama mereka menemukan kecocokan terhadap sifat satu sama lain. Inilah cinta yang muncul tiba-tiba karena cinta itu buta, tetapi cinta ini tak akan bisa berlajut karena ‘kocak dan jelek’ mempunyai kenyakinan yang berbeda. ‘Kocak’ sebenarnya tidak memepermasalahkan masalah kenyakinan karena ‘kocak’ benar-benar sudah cinta dengan ‘jelek’. Tetapi ‘jelek’ memiliki pendapat lain dan menginginkan meraka tidak bisa menyatukan cintanya. dengan masalah ini ‘kocak’ sedih dan ingin menyerah untuk memiliki ‘jelek’. tetapi ‘jelek’ masih bimbang dengan hubungannya nanti. lalu ‘kocak dan jelek’ bertemu, ‘kocak’ menyatakan cintanya terhadap ‘jelek’ dan menceritakan masalah keyakinan yang berbeda, ‘jelek’ merespon hal itu ‘jelek’ mengatakan dengan sedihnya “aku bukanlah jodoh kamu. aku berbeda dengan kamu. aku takut karena jalan kita yang berbeda dan aku cukup sampai disini kita bisa kenal”. ‘Kocak’ pun sedih dan dengan menangis mengatakan “terima kasih karena aku bisa kenal kamu, pastikan aku tak akan melupakan kamu. Inilah pilihanmu dan kita jalani jalan kita masing-masing”. Dari situlah kisah cinta ‘kocak dan jelek’ terpisah oleh perbedaan kenyakinan yang sampai sekarang belum ada jalan keluarnya.
Inilah cinta yang bisa datang pada semua orang walaupun mereka berbeda dalam hal apapun. Semoga dengan cinta kita bisa mengikat kebahagiaan siapapun.
by :Yulius ardy P.S
Suatu hari ada pria kesepian yg sedang berkumpul bersama teman-temannya. Pria itu berinisial “kocak”, pria ini anak yg ceria dan suka bercanda. Teman-temannya banyak yg senang terhadap dia. Tetapi sayang ‘kocak ‘ tidak mempunyai pasangan karena dia belum memiliki pasangan yang cocok untuk dirinya. Banyak perempuan mendekati ‘kocak’, tetapi dia tetap berpegang pada prinsipnya untuk mencari yang benar-benar suka oleh sikap dia yang lucu dan aneh. Lalu pada pagi hari ‘kocak’ sedang bercengkrama pada temannya dia melihat seorang perempuan. Barulah ‘kocak’ berkenalan dengannya dan perempuan itu berinisial “jelek”. ‘Kocak’ mulai dengan canda-canda jenaka kepada jelek , lalu jelek gembira dan tertawa melihat tingkah laku ‘kocak’ yang lucu. Setelah beberapa lama mereka menemukan kecocokan terhadap sifat satu sama lain. Inilah cinta yang muncul tiba-tiba karena cinta itu buta, tetapi cinta ini tak akan bisa berlajut karena ‘kocak dan jelek’ mempunyai kenyakinan yang berbeda. ‘Kocak’ sebenarnya tidak memepermasalahkan masalah kenyakinan karena ‘kocak’ benar-benar sudah cinta dengan ‘jelek’. Tetapi ‘jelek’ memiliki pendapat lain dan menginginkan meraka tidak bisa menyatukan cintanya. dengan masalah ini ‘kocak’ sedih dan ingin menyerah untuk memiliki ‘jelek’. tetapi ‘jelek’ masih bimbang dengan hubungannya nanti. lalu ‘kocak dan jelek’ bertemu, ‘kocak’ menyatakan cintanya terhadap ‘jelek’ dan menceritakan masalah keyakinan yang berbeda, ‘jelek’ merespon hal itu ‘jelek’ mengatakan dengan sedihnya “aku bukanlah jodoh kamu. aku berbeda dengan kamu. aku takut karena jalan kita yang berbeda dan aku cukup sampai disini kita bisa kenal”. ‘Kocak’ pun sedih dan dengan menangis mengatakan “terima kasih karena aku bisa kenal kamu, pastikan aku tak akan melupakan kamu. Inilah pilihanmu dan kita jalani jalan kita masing-masing”. Dari situlah kisah cinta ‘kocak dan jelek’ terpisah oleh perbedaan kenyakinan yang sampai sekarang belum ada jalan keluarnya.
Inilah cinta yang bisa datang pada semua orang walaupun mereka berbeda dalam hal apapun. Semoga dengan cinta kita bisa mengikat kebahagiaan siapapun.
by :Yulius ardy P.S
Minggu, 22 Mei 2011
Kemacetan
pagi, siang, malam menunggu berganti hari
melepaskan lelah di jalan-jalan raya
kesabaran ku yang mulai di uji
meninggi darah-darah kemarahan ku
musibah menunggu di setiap gerakan ku
itulah kehidupan dalam kota besar
yang tak bisa aku hindarkan
karena ini adalah keadaan ku,
yang sedang merasakan kemacetan di jalan kota ini
by Yulius Ardy
melepaskan lelah di jalan-jalan raya
kesabaran ku yang mulai di uji
meninggi darah-darah kemarahan ku
musibah menunggu di setiap gerakan ku
itulah kehidupan dalam kota besar
yang tak bisa aku hindarkan
karena ini adalah keadaan ku,
yang sedang merasakan kemacetan di jalan kota ini
by Yulius Ardy
Kesendirian
hari yang sepi membuat aku ingin bunuh diri
setiap hari sendiri tanpa ada yang menemani
ku coba mencari-cari
tak ku sangka dia hanya angan-angan ku
musim demi musim ku jalani
tapi kau tak pernah membalas hati
dikau menjauh dari hatiku
dan mencoba pergi dari mimpiku
sendiri lagi seperti hari yg berlalu
di tinggal hati yg mati
diriku percaya aku masih ada di hatimu
dan akan tetap ku jalani hidup ini
SENDIRI BUKAN BERARTI KITA MATI
TAPI KITA DI BERI KESEMPATAN UNTUK MEMPERBAIKI HIDUP INI
by Yulius Ardy
setiap hari sendiri tanpa ada yang menemani
ku coba mencari-cari
tak ku sangka dia hanya angan-angan ku
musim demi musim ku jalani
tapi kau tak pernah membalas hati
dikau menjauh dari hatiku
dan mencoba pergi dari mimpiku
sendiri lagi seperti hari yg berlalu
di tinggal hati yg mati
diriku percaya aku masih ada di hatimu
dan akan tetap ku jalani hidup ini
SENDIRI BUKAN BERARTI KITA MATI
TAPI KITA DI BERI KESEMPATAN UNTUK MEMPERBAIKI HIDUP INI
by Yulius Ardy
Hidup Persahabatan
Lewati dunia dengan keringat
Tubuh lemas bagaikan habis berlari
Memandang wajah yang pucat pasi
Hidup ini memang penuh kerja keras
Jalani saja semua dengan kemampuan kita
Mulailah bergabung dan berkumpul bersama
Untuk memulai kehidupan yang baru dan lebih keras ini
Jadi janganlah ada pertengkaran diantara persahabatan kita
Sahabat yang selalu di sisih kita
Bersama-sama untuk bekerja sama
Membentuk satu demi satu keberhasilan
Mulailah untuk menghargai sahabat
Berterima kasihlah pada para sahabat kita
by Yulius Ardy
Tubuh lemas bagaikan habis berlari
Memandang wajah yang pucat pasi
Hidup ini memang penuh kerja keras
Jalani saja semua dengan kemampuan kita
Mulailah bergabung dan berkumpul bersama
Untuk memulai kehidupan yang baru dan lebih keras ini
Jadi janganlah ada pertengkaran diantara persahabatan kita
Sahabat yang selalu di sisih kita
Bersama-sama untuk bekerja sama
Membentuk satu demi satu keberhasilan
Mulailah untuk menghargai sahabat
Berterima kasihlah pada para sahabat kita
by Yulius Ardy
Tentang Cinta
Mengapa aku harus merasakan cinta
Cinta itu membingungkan
Cinta itu menyakitkan
Inikah yang namanya cinta
Setiap ku rasakan cinta
Cinta itu mulai menjauh dan pergi
Memang aku tidak sempurna
Karena ketidak sempurnaan cinta pergi
Apa hal itu yang terjadi pada diriku
Apa mungkin ada seseorang yang mencintaiku
Apa cinta yang aku berikan akan terbalas
Memang kita hidup penuh dengan cinta
Cinta akan terus mengalir dalam tubuh dan jiwa
by Yulius Ardy
Cinta itu membingungkan
Cinta itu menyakitkan
Inikah yang namanya cinta
Setiap ku rasakan cinta
Cinta itu mulai menjauh dan pergi
Memang aku tidak sempurna
Karena ketidak sempurnaan cinta pergi
Apa hal itu yang terjadi pada diriku
Apa mungkin ada seseorang yang mencintaiku
Apa cinta yang aku berikan akan terbalas
Memang kita hidup penuh dengan cinta
Cinta akan terus mengalir dalam tubuh dan jiwa
by Yulius Ardy
Hari Terakhir
Terakhir aku lihat
Terakhir aku dengar
Terakhir aku jamah
Mencari dan mencari
menatap terus menatap
kenyataan yang aku pandang
Engkau telah hilang
Bersembunyi dalam kelam
Menjalani takdir Tuhan
Meninggalkan kenyamanan dunia
Itulah hal yang terburuk dalam hidup
Engkau telah tiada
Hari terakhir menjalani hidup
Hidup tenang dalam pangkuan Tuhan
Merasakan indahnya surga
by Yulius Ardy
Terakhir aku dengar
Terakhir aku jamah
Mencari dan mencari
menatap terus menatap
kenyataan yang aku pandang
Engkau telah hilang
Bersembunyi dalam kelam
Menjalani takdir Tuhan
Meninggalkan kenyamanan dunia
Itulah hal yang terburuk dalam hidup
Engkau telah tiada
Hari terakhir menjalani hidup
Hidup tenang dalam pangkuan Tuhan
Merasakan indahnya surga
by Yulius Ardy
Kamis, 14 April 2011
KEWIRAUSAHAAN DAN KOPERASI
1. Kebutuhan akan Wira Usaha- Wirausaha KoperasiDalam beberapa kebijakan pembangunan selama PJPT I secara tegas menjelaskan tentang :
a. Pembangunan Koperasi di arahkan agar makin memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang makin efisien dan menjadi gerakan ekonomi rakyat.
b. Pelaksanaan fungsi dan peranan koperasi ditingkatkan melalui upaya
peningkatan kebersaman dan menejement yang profesional.
c. Pemberian kemampuan yang seluas-luasnya di segala sektor kegiataan ekonomi
d. Kerjasama antar koperasi dan antara koperasi dengan usaha Negara.
Pada tanggal 12 juli 1967 telah ditetapkan UU no12 tahun 1967 tentang
perkoperasian yang bertujuan memberikan perlindungan kepada koperasi agar tetap eksis dan berkembang.
Beberapa peraturan baru kemudian mengikutinya seperti Inpres No. 4 Tahun 1973 tentang Pembentukan Koperasi Unir Desa (KUD) yang beroperasi di desa-desa. Inpres No. 2 Tahun 1978 tentang pengaturan Wilayah Kerja KUD. Inpres No. 4 Tahun 1984 tentang Pola Pembinaan dan Pengembangan KUD sebagai Koperasi Serba Usaha.
Beberapa kebijakan pemerintah terhadap gangguan krisis kepada kelompok wirausaha:
a. Memberikan kebebasan usaha (dalam arti kebebasan yang tidak menggangu
kepentimgan orang lain)
b. Menciptakan kondisi lingkungan yang dapat merangsang kegiatan inoatif
c. Pemberian dan pelatihan agar dapat meningkatkan kompetensi para wirausahaPengertian
2. Pengertian Kewirakoperasian
Pada seminar kewirausahaan koperasi tanggal 5,6,7 oktober 1993 dikampus IKOPIN Jatinangor secara mendalam telah didiskusikan 3 istilah yang muncul selama seminar yaitu cooperative entrepreneur ,kewirausahaan koperasi dan kewirakoperasian. Mengingat bahwa entrepreneurship ,menejer trepreneuship ,bureaucratic ,entrepreneuship dan cataliytic entrepreneurship ,maka pada akhirnya disepakati istilah kewirakoperasian
Kewirakoperasian didefinisikan sebagai berikut:
Kewirakoperasian adalah suatu sikap mental positif dalam usaha komperatif dengan mengambil prakasa inovatif serta keberanian mengambil resiko dan berpegang tegah pada prinsip identitas koperasi.
Dari definisi tersebut terkandung beberapa unsur yang patut diperhatikan.
a. Kewirausahan koperasi merupakan sikap mental positif dalam berusaha secara komperatif. ini berarti kewirakopersian harus mempunyai keinginan untuk
memajukan organisasi koperasi.
b. Tugas utama kewirakoperasian adalah mengambil prakasa inovatif artinya berusaha mencari ,menemukan dan memanfaatkan peluang yang ada demi kepentingan bersama (Druker 1988.h.30)
c. Wirakop harus mempunyai keberanian mengambil resiko karma dunia penuh dengan kepastian. Oleh karna itu dalam menghadapi situasi semacam itu diperlukan seorang wirausaha yang mempunyai kemampuan mengambil resiko.
d. Kegiatan wirakop harus berpegang teguh pada prinsip identitas koperasi yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pelanggan.
e. Tujuan utama setiap wirakop adalah memenuhi kebutuhan nyata anggota koperasi dan meningkatkan kesejahteran bersama.
f. Wirakop dalam koperasi dapat dilakukan oleh anggota manajer birokrat yang berperan dalam pembangunan koperasi dan katalis.3. Competitive Advantages Pada Koperasi
Wirausaha koperasi adalah orang yang mempunyai kemampuan dan kemauan dalam inovasi atai mendapatkan strategi bagi pengembangan koperasi.
Strategi aset adalah aset yang diperleh melalui hak monopoli ,usensi ,paten ,dan hak penguasa lainya pada umumnya diberikan pada pemerintah.
Anggota perkoperasian mempunyai kebebasan untuk keluar apabila.
a. Hubungan pribadinya dengan koperasi terganggu
b. Badan usaha koperasi tidak lagi dapat menunjukan kepentingan ekonomis anggota yang bersangkutan.
c. Syarat ketentuan itu lenyap.
4. Fungsi Kewirakoperasian
A. Fungsi atau kegiatan wirakop ,jenis kewirakoperasian dibedakan menjadi 3 hal yaitu kewirakoperasian ,arbitrase ,rutin dan inovatif.
Kewirakoperasian rutin mempunyai karakteristik sebagai berikut:
1. kegiatan kewirakoperasian berhubungan dengan evaluasi dan koreksi bila terjadi misalokasi sumber daya.
2. manajer (wirakop) memiliki informasi yang banyak tetang sumber daya ,tujuan dan resiko yang dihadapi
3. Rendah nya tingkat ketidak pastian memungkinkan wirakp mampu memaksimumkan tujuan.
B. Kewirakoperasian Arbitrage
Disini dimaksudkan sebagai keputusan yang diambil dari dua kondisi yang bereda memberikan peluang menguntungkan.
C. Kewirakoperasian Inovatif
Inovatif berate mencari ,memanfaatkan dan menentukan yang baru. Wirakop yang inovatif berarti wirakop yang selalu tidak puas dengan kondisi yamg ada.
5. Tipe Kewirakoperasian
Kewirakoperasian dibagi menjadi 4 tipe:
1. Kewirakoperasian Anggota
Anggota sebagai pemilik koperasi dapat menjadi wirakop bila ia mampu menemukan dan memanfaatkan peluang yang ada untuk pertumbuhan koperasi
2. Kewirakoperasian Manager
Mengangkat meneger sebagai pelaksana dan penangung jawab kegiatan operational dan tentumya mengharapkan perubahan yang memberikan keuntungan.
3. Kewirakoperasian Birokrat
Birokrat adalah pihak yang secara tidak langsung berhubungan dengan pengembangan koperasi
4. Kewirkoperasian Katalis
Sebagai pihak yang berkompeten terhadap pembangunan koperasi kendatipun ia mempunyai hubungan langsung dengan organisasi koperasi.
Seorang katalis biaaya adalah seorang altruis yaitu orang yang mementingkan kebutuhan orang lain.
6. Tugas wirakop
Tugas wirakop adalah menciptakan keunggulan bersaing koperasi dibanding dengan organisasi usaha pesaingnya.
Keunggulan tersebut dapat di peroleh melalui
A. Mendudukan koperasi sebagai penguasa yang kuat di pasar
B. Kemampuan dalam mereduksi biaya transaksi
C. Pemanfaatan interlinkage market
D. Pemanfaatan trus capital
E. Pengedalian ketidakpastian
F. Penciptan inovasi
G. Pembangunan manfaat partisipasi
H. Menciptakan economis of scale
7. Prasyarat Keberhasilan Wirausaha Koperasi
Koperasi sebagai unit usaha yang bergeak dibidang ekonomi dan social pada dasarnya mempunyatujuan yang sama yaitu: Membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi ,yang meruo=pakan sasaran utama pertumbuhan ekonomi.
Perubahan yang meningkatkan produktivitas hanya dapat dilakukan melalui dua jalan yaitu:
a. Melalui kegiatan inovatif (penciptan bangunan baru dan penerapannya)
b. Melalui kegiatan peningkatan kegiatan kerja (berprestasi lebih banyak dalam satuan waktu kerja tetap atau waktu kerja yang diperpanjang
Masing-masing kemungkinan itu merupakan syarat yang memadai dan perlu bagi pertumbuhan okonomi.Kemungkinan pertama berkaitan dengan kenakan pendapatan perkapita oleh sebab adanya peralihan kearah pengunaan teknologi yang produktif,pembuatatnpenyebaran barang-barang baru,struktur organisasi yang barudan keterampilan baru.
Tipe inovasi ala scumpeter tetang kegitan kerja yang meliputi:
a. Pembuatan dan pemapanan produk-produk baru atau mutu produk yang baru
b. Pembangunan metode produksi baru
c. Menciptakan tata laksana produksi baru dibidang industri
d. Pembuatan prasarana baru
e. Pencarian sumber pembelian baru
Hakikat dari fungsi wirausaha : Melihat dan menerapkan kemungkinan-kemungkinan baru dalam bidang okonomi.fungsi ii disebut fingsi inovatif.
Fungsi inovasi dapat dijabarkan dalam berbagai kegiatan kerja meliputi:
a. Mengenai keuntungan atau manfaat dari kombinasi-kombinasi baru
b. Evaluasi keuntungan yang terkasung dalam kombinasi baru itu
c. Pembiayaani
d. Teknologi dan perencanan pembangunan tempat-tempat produksi
e. Pengadaan,pendidikan dan memimpin tenaga kerja
f. Negoisasi dengan pemerintah badan atau resmi yang berwenang
g. Negoisasi dengan pemsok pelanggan.
Dalam melaksanakan fungsi-fungsi tersebut,seorang wirausaha kopersi dihadapi pada kendala sebagai berikut:
a. Kemungkinan bertindak inovatif tidak selalu merupakan kemungkinan yang diizinkan menurut hukum.jadi innovator tidak mempunyai hak untuk menerapkan tindakan inovatif.
b. Kemungkinan inovatif yang diperoleh harus ditemukan dan dilaksanakan penerapanya.untuk itu diperbolehkan kemamouan baik persenat maupun organisatoris.
c. Kalaupun kemungkinan inovatif tertentu tidak terlarang dan masih dalam rangka kesangupan seorang atau kelompok,maka perseorangan atau kelompok perlu memiliki motivasi untuk menerapkan inovasi itu.
3 faktor penentu keberhasilan inovasi seorang wirausaha:
A. Hak Bertindak
Merupakan kemungkinan dalam kelompok-kelompok yang tidak terlarang yang meliputi berbagai pembatas normative terhadap tindakan,disamping peraturan-peraturan hokum abstrak yang dikodifikasikan,juga nilai-nilai social budaya,etika,agama,ketentuan-ketentuan kongkret dan peraturan-peraturan pihak pengemban kekuasaan politik.
B. Kemampuan
Kecenderungan individu atau organisasi untuk meningkatkan kemampuanya, sangat tergantung dari rangsangan ekonomis dan harapan untuk dapat nenerapkan penimgkatan kemampuanya dalam tindakan-tindakan inovativ yang nyata.
D. Motivasi untuk berprestasi
Motivasi menyebabkan suatu peristiwa mempunyai nilai, baik nilai positif maupun negative.segala aspek yang ada kaitanya dengan motivasi dalam situasi yang dialami akan mengandung kadar tuntutan.
8. Jiwa Dan Semangat Wirausaha Koperasi
Menurut definisi Meredith seorang wirausaha adalah orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis,mengumpulkan sumber-sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan darinya dan mengambil tindakan yang tepat guna memastikan sukses.
Menurut Meredith (1984), seorang wira usaha memiliki ciri dan watak yang berlainan dengan individu kebanyakan, dijelaskan sebagai berikut:
a. Mempunyai kepercayan yang kuat pada diri sendiri.
b. Berorientasi pada tugas dan hasil yang didorong oleh kebutuhan untuk berprestasi, berorientasi pada keuntungan, mempunyai ketekunan dan ketabahan, tekad, kerja keras dan energi inisiatif.
c. Mempunyai kemampuan dalam mengambil resiko dan mengambil keputusan secara cepat dan cermat.
d. Mempunyai jiwa kepemimpinan, suka bergaul, suka menanggapi saran-saran dan kritik.
e. Berjiwa innovatif dan kreatif.
f. Berorientrasi ke masa depan.
Menurut drucker (1983,h.30) tidr tak semua wirausaha koperasimemiliki sifat tersebut,diantara mereka ada juga yang sombong dan muluk-muluk,ada yang bersifat hangat dan bersahabat dan ada yang berfikir cepat tetapi ada pula yang lamban.pada dasarnya koperasi mempunyai tugas yang sama yaitu mencari perubahan, menanggapinya dan memanfaatkanya sebagai peluang.
9.Prisip-Prinsip Inovasi
Tugas wirausaha koperasi yang utama adalah menciptakan inovasi-inovasi yang baru yang menguntukan. Agar ia berhasil melaksanakan misinya, bebeapa prinsip yang perlu diperhatikan olehwirausaha seperti yang dikemukakan oleh peter f. Drucker (1988) seagai berikut:
a. Inovasi harus mempunyai tujuan dan sistematis yang dimulai dengan menganalisis peluang.
b. Inovasi harus bersifat konseptual dan perfectual, oleh karna itu harus sering pergi keluar untuk melihat-lihat,bertanya dan mendengarkan.
c. Agar evektif inovasi harus sederhana dan difokuskan.
d. Inovasi yang evektif harus dimulai dari yang kecil, tidak perlu muluk-muluk dan cobalah melakukan sesuatu yang khas.
e. Inovasi yang berhasil harus mengarah pada kepemimpinan, artinya semua strategi mengarah pada pemanfaatan sebuh inovasi, harus memperoleh kepemimpinan dalam lingkungan tertentu.
f. Jangan berlagak pintar,inovasi harus ditangani oleh manusia biasa.
g. Jangan mencoba mengerjakan banyak pekerjaan sekaligus.
h. Jangan coba-coba melakukan inovasi bagi masa depan.
i. Harus ingat bahwa inovasiadalah karya.
j. Agar berhasil, seorang innovator harus membina kekuatanya.
k. Harus diingat ,inovasi adalah dampak dalam perekonomian masyarakat.
10. Kesimpulan
a. Tugas wirausaha koperasi yang utama adalah menciptakan inovasi yang dapat memberikan perubahan yang bersifat positif dalam organisasi usaha.
b. Keberhasilan inovasi akan sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan wirakop, disamping kebebasan bertindak dari wirakop tadi.
c. Keberhasilan seorang wirausaha koperasi tidak dapat dilihat dalam jangka pendek tetapi bertahap dalam jangka panjang.
d. Pada akhirnya perkembangan ekonomi suatu bangsa akan sangat ditentukan oleh para wirausaha yang berhasil termasuk wirausaha koperasi, karma setiap muncul inovasi baru akan tumbuh berbagai aktifitas ekonomi yang berhubungan dengan produksu hasil ekonomi tersebut.
e. Pertumbuhan suatu koperasi sangat tergantung pada kemampuan para wirakop dalam menciptakan inovasi-inovasi baru yang bermanfaat bagi anggotanya.
f. Wirakop berasal dari birokrat pada umumnya juga tidak mempunyai kebebasan untuk bertindak karena kadang-kadang membawa misi tertentu dari pemerintah yang kegiatnya terikat pada ketentuan yang berlaku.
g. Terlepas dari itu semua pada dasarnya setiap wirakop mempunyai kewajiban moral dalam meningkatkan pertumbuhan koperasi dengan mengusahakan agar koperasi dengan jalan mengusahakan agar koperasi mempunyai keunggulan disbanding dengan pesaingnya.
a. Pembangunan Koperasi di arahkan agar makin memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang makin efisien dan menjadi gerakan ekonomi rakyat.
b. Pelaksanaan fungsi dan peranan koperasi ditingkatkan melalui upaya
peningkatan kebersaman dan menejement yang profesional.
c. Pemberian kemampuan yang seluas-luasnya di segala sektor kegiataan ekonomi
d. Kerjasama antar koperasi dan antara koperasi dengan usaha Negara.
Pada tanggal 12 juli 1967 telah ditetapkan UU no12 tahun 1967 tentang
perkoperasian yang bertujuan memberikan perlindungan kepada koperasi agar tetap eksis dan berkembang.
Beberapa peraturan baru kemudian mengikutinya seperti Inpres No. 4 Tahun 1973 tentang Pembentukan Koperasi Unir Desa (KUD) yang beroperasi di desa-desa. Inpres No. 2 Tahun 1978 tentang pengaturan Wilayah Kerja KUD. Inpres No. 4 Tahun 1984 tentang Pola Pembinaan dan Pengembangan KUD sebagai Koperasi Serba Usaha.
Beberapa kebijakan pemerintah terhadap gangguan krisis kepada kelompok wirausaha:
a. Memberikan kebebasan usaha (dalam arti kebebasan yang tidak menggangu
kepentimgan orang lain)
b. Menciptakan kondisi lingkungan yang dapat merangsang kegiatan inoatif
c. Pemberian dan pelatihan agar dapat meningkatkan kompetensi para wirausahaPengertian
2. Pengertian Kewirakoperasian
Pada seminar kewirausahaan koperasi tanggal 5,6,7 oktober 1993 dikampus IKOPIN Jatinangor secara mendalam telah didiskusikan 3 istilah yang muncul selama seminar yaitu cooperative entrepreneur ,kewirausahaan koperasi dan kewirakoperasian. Mengingat bahwa entrepreneurship ,menejer trepreneuship ,bureaucratic ,entrepreneuship dan cataliytic entrepreneurship ,maka pada akhirnya disepakati istilah kewirakoperasian
Kewirakoperasian didefinisikan sebagai berikut:
Kewirakoperasian adalah suatu sikap mental positif dalam usaha komperatif dengan mengambil prakasa inovatif serta keberanian mengambil resiko dan berpegang tegah pada prinsip identitas koperasi.
Dari definisi tersebut terkandung beberapa unsur yang patut diperhatikan.
a. Kewirausahan koperasi merupakan sikap mental positif dalam berusaha secara komperatif. ini berarti kewirakopersian harus mempunyai keinginan untuk
memajukan organisasi koperasi.
b. Tugas utama kewirakoperasian adalah mengambil prakasa inovatif artinya berusaha mencari ,menemukan dan memanfaatkan peluang yang ada demi kepentingan bersama (Druker 1988.h.30)
c. Wirakop harus mempunyai keberanian mengambil resiko karma dunia penuh dengan kepastian. Oleh karna itu dalam menghadapi situasi semacam itu diperlukan seorang wirausaha yang mempunyai kemampuan mengambil resiko.
d. Kegiatan wirakop harus berpegang teguh pada prinsip identitas koperasi yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pelanggan.
e. Tujuan utama setiap wirakop adalah memenuhi kebutuhan nyata anggota koperasi dan meningkatkan kesejahteran bersama.
f. Wirakop dalam koperasi dapat dilakukan oleh anggota manajer birokrat yang berperan dalam pembangunan koperasi dan katalis.3. Competitive Advantages Pada Koperasi
Wirausaha koperasi adalah orang yang mempunyai kemampuan dan kemauan dalam inovasi atai mendapatkan strategi bagi pengembangan koperasi.
Strategi aset adalah aset yang diperleh melalui hak monopoli ,usensi ,paten ,dan hak penguasa lainya pada umumnya diberikan pada pemerintah.
Anggota perkoperasian mempunyai kebebasan untuk keluar apabila.
a. Hubungan pribadinya dengan koperasi terganggu
b. Badan usaha koperasi tidak lagi dapat menunjukan kepentingan ekonomis anggota yang bersangkutan.
c. Syarat ketentuan itu lenyap.
4. Fungsi Kewirakoperasian
A. Fungsi atau kegiatan wirakop ,jenis kewirakoperasian dibedakan menjadi 3 hal yaitu kewirakoperasian ,arbitrase ,rutin dan inovatif.
Kewirakoperasian rutin mempunyai karakteristik sebagai berikut:
1. kegiatan kewirakoperasian berhubungan dengan evaluasi dan koreksi bila terjadi misalokasi sumber daya.
2. manajer (wirakop) memiliki informasi yang banyak tetang sumber daya ,tujuan dan resiko yang dihadapi
3. Rendah nya tingkat ketidak pastian memungkinkan wirakp mampu memaksimumkan tujuan.
B. Kewirakoperasian Arbitrage
Disini dimaksudkan sebagai keputusan yang diambil dari dua kondisi yang bereda memberikan peluang menguntungkan.
C. Kewirakoperasian Inovatif
Inovatif berate mencari ,memanfaatkan dan menentukan yang baru. Wirakop yang inovatif berarti wirakop yang selalu tidak puas dengan kondisi yamg ada.
5. Tipe Kewirakoperasian
Kewirakoperasian dibagi menjadi 4 tipe:
1. Kewirakoperasian Anggota
Anggota sebagai pemilik koperasi dapat menjadi wirakop bila ia mampu menemukan dan memanfaatkan peluang yang ada untuk pertumbuhan koperasi
2. Kewirakoperasian Manager
Mengangkat meneger sebagai pelaksana dan penangung jawab kegiatan operational dan tentumya mengharapkan perubahan yang memberikan keuntungan.
3. Kewirakoperasian Birokrat
Birokrat adalah pihak yang secara tidak langsung berhubungan dengan pengembangan koperasi
4. Kewirkoperasian Katalis
Sebagai pihak yang berkompeten terhadap pembangunan koperasi kendatipun ia mempunyai hubungan langsung dengan organisasi koperasi.
Seorang katalis biaaya adalah seorang altruis yaitu orang yang mementingkan kebutuhan orang lain.
6. Tugas wirakop
Tugas wirakop adalah menciptakan keunggulan bersaing koperasi dibanding dengan organisasi usaha pesaingnya.
Keunggulan tersebut dapat di peroleh melalui
A. Mendudukan koperasi sebagai penguasa yang kuat di pasar
B. Kemampuan dalam mereduksi biaya transaksi
C. Pemanfaatan interlinkage market
D. Pemanfaatan trus capital
E. Pengedalian ketidakpastian
F. Penciptan inovasi
G. Pembangunan manfaat partisipasi
H. Menciptakan economis of scale
7. Prasyarat Keberhasilan Wirausaha Koperasi
Koperasi sebagai unit usaha yang bergeak dibidang ekonomi dan social pada dasarnya mempunyatujuan yang sama yaitu: Membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi ,yang meruo=pakan sasaran utama pertumbuhan ekonomi.
Perubahan yang meningkatkan produktivitas hanya dapat dilakukan melalui dua jalan yaitu:
a. Melalui kegiatan inovatif (penciptan bangunan baru dan penerapannya)
b. Melalui kegiatan peningkatan kegiatan kerja (berprestasi lebih banyak dalam satuan waktu kerja tetap atau waktu kerja yang diperpanjang
Masing-masing kemungkinan itu merupakan syarat yang memadai dan perlu bagi pertumbuhan okonomi.Kemungkinan pertama berkaitan dengan kenakan pendapatan perkapita oleh sebab adanya peralihan kearah pengunaan teknologi yang produktif,pembuatatnpenyebaran barang-barang baru,struktur organisasi yang barudan keterampilan baru.
Tipe inovasi ala scumpeter tetang kegitan kerja yang meliputi:
a. Pembuatan dan pemapanan produk-produk baru atau mutu produk yang baru
b. Pembangunan metode produksi baru
c. Menciptakan tata laksana produksi baru dibidang industri
d. Pembuatan prasarana baru
e. Pencarian sumber pembelian baru
Hakikat dari fungsi wirausaha : Melihat dan menerapkan kemungkinan-kemungkinan baru dalam bidang okonomi.fungsi ii disebut fingsi inovatif.
Fungsi inovasi dapat dijabarkan dalam berbagai kegiatan kerja meliputi:
a. Mengenai keuntungan atau manfaat dari kombinasi-kombinasi baru
b. Evaluasi keuntungan yang terkasung dalam kombinasi baru itu
c. Pembiayaani
d. Teknologi dan perencanan pembangunan tempat-tempat produksi
e. Pengadaan,pendidikan dan memimpin tenaga kerja
f. Negoisasi dengan pemerintah badan atau resmi yang berwenang
g. Negoisasi dengan pemsok pelanggan.
Dalam melaksanakan fungsi-fungsi tersebut,seorang wirausaha kopersi dihadapi pada kendala sebagai berikut:
a. Kemungkinan bertindak inovatif tidak selalu merupakan kemungkinan yang diizinkan menurut hukum.jadi innovator tidak mempunyai hak untuk menerapkan tindakan inovatif.
b. Kemungkinan inovatif yang diperoleh harus ditemukan dan dilaksanakan penerapanya.untuk itu diperbolehkan kemamouan baik persenat maupun organisatoris.
c. Kalaupun kemungkinan inovatif tertentu tidak terlarang dan masih dalam rangka kesangupan seorang atau kelompok,maka perseorangan atau kelompok perlu memiliki motivasi untuk menerapkan inovasi itu.
3 faktor penentu keberhasilan inovasi seorang wirausaha:
A. Hak Bertindak
Merupakan kemungkinan dalam kelompok-kelompok yang tidak terlarang yang meliputi berbagai pembatas normative terhadap tindakan,disamping peraturan-peraturan hokum abstrak yang dikodifikasikan,juga nilai-nilai social budaya,etika,agama,ketentuan-ketentuan kongkret dan peraturan-peraturan pihak pengemban kekuasaan politik.
B. Kemampuan
Kecenderungan individu atau organisasi untuk meningkatkan kemampuanya, sangat tergantung dari rangsangan ekonomis dan harapan untuk dapat nenerapkan penimgkatan kemampuanya dalam tindakan-tindakan inovativ yang nyata.
D. Motivasi untuk berprestasi
Motivasi menyebabkan suatu peristiwa mempunyai nilai, baik nilai positif maupun negative.segala aspek yang ada kaitanya dengan motivasi dalam situasi yang dialami akan mengandung kadar tuntutan.
8. Jiwa Dan Semangat Wirausaha Koperasi
Menurut definisi Meredith seorang wirausaha adalah orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis,mengumpulkan sumber-sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan darinya dan mengambil tindakan yang tepat guna memastikan sukses.
Menurut Meredith (1984), seorang wira usaha memiliki ciri dan watak yang berlainan dengan individu kebanyakan, dijelaskan sebagai berikut:
a. Mempunyai kepercayan yang kuat pada diri sendiri.
b. Berorientasi pada tugas dan hasil yang didorong oleh kebutuhan untuk berprestasi, berorientasi pada keuntungan, mempunyai ketekunan dan ketabahan, tekad, kerja keras dan energi inisiatif.
c. Mempunyai kemampuan dalam mengambil resiko dan mengambil keputusan secara cepat dan cermat.
d. Mempunyai jiwa kepemimpinan, suka bergaul, suka menanggapi saran-saran dan kritik.
e. Berjiwa innovatif dan kreatif.
f. Berorientrasi ke masa depan.
Menurut drucker (1983,h.30) tidr tak semua wirausaha koperasimemiliki sifat tersebut,diantara mereka ada juga yang sombong dan muluk-muluk,ada yang bersifat hangat dan bersahabat dan ada yang berfikir cepat tetapi ada pula yang lamban.pada dasarnya koperasi mempunyai tugas yang sama yaitu mencari perubahan, menanggapinya dan memanfaatkanya sebagai peluang.
9.Prisip-Prinsip Inovasi
Tugas wirausaha koperasi yang utama adalah menciptakan inovasi-inovasi yang baru yang menguntukan. Agar ia berhasil melaksanakan misinya, bebeapa prinsip yang perlu diperhatikan olehwirausaha seperti yang dikemukakan oleh peter f. Drucker (1988) seagai berikut:
a. Inovasi harus mempunyai tujuan dan sistematis yang dimulai dengan menganalisis peluang.
b. Inovasi harus bersifat konseptual dan perfectual, oleh karna itu harus sering pergi keluar untuk melihat-lihat,bertanya dan mendengarkan.
c. Agar evektif inovasi harus sederhana dan difokuskan.
d. Inovasi yang evektif harus dimulai dari yang kecil, tidak perlu muluk-muluk dan cobalah melakukan sesuatu yang khas.
e. Inovasi yang berhasil harus mengarah pada kepemimpinan, artinya semua strategi mengarah pada pemanfaatan sebuh inovasi, harus memperoleh kepemimpinan dalam lingkungan tertentu.
f. Jangan berlagak pintar,inovasi harus ditangani oleh manusia biasa.
g. Jangan mencoba mengerjakan banyak pekerjaan sekaligus.
h. Jangan coba-coba melakukan inovasi bagi masa depan.
i. Harus ingat bahwa inovasiadalah karya.
j. Agar berhasil, seorang innovator harus membina kekuatanya.
k. Harus diingat ,inovasi adalah dampak dalam perekonomian masyarakat.
10. Kesimpulan
a. Tugas wirausaha koperasi yang utama adalah menciptakan inovasi yang dapat memberikan perubahan yang bersifat positif dalam organisasi usaha.
b. Keberhasilan inovasi akan sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan wirakop, disamping kebebasan bertindak dari wirakop tadi.
c. Keberhasilan seorang wirausaha koperasi tidak dapat dilihat dalam jangka pendek tetapi bertahap dalam jangka panjang.
d. Pada akhirnya perkembangan ekonomi suatu bangsa akan sangat ditentukan oleh para wirausaha yang berhasil termasuk wirausaha koperasi, karma setiap muncul inovasi baru akan tumbuh berbagai aktifitas ekonomi yang berhubungan dengan produksu hasil ekonomi tersebut.
e. Pertumbuhan suatu koperasi sangat tergantung pada kemampuan para wirakop dalam menciptakan inovasi-inovasi baru yang bermanfaat bagi anggotanya.
f. Wirakop berasal dari birokrat pada umumnya juga tidak mempunyai kebebasan untuk bertindak karena kadang-kadang membawa misi tertentu dari pemerintah yang kegiatnya terikat pada ketentuan yang berlaku.
g. Terlepas dari itu semua pada dasarnya setiap wirakop mempunyai kewajiban moral dalam meningkatkan pertumbuhan koperasi dengan mengusahakan agar koperasi dengan jalan mengusahakan agar koperasi mempunyai keunggulan disbanding dengan pesaingnya.
HAK-HAK KONSUMEN
Banyak sekali melalui media cetak atau elektronika muncul protes dari kalangan masyarakat konsumen dan pengguna jasa bank, pelayanan publik, transportasi dan pariwisata, karena dirugikan dalam mutu yang dijanjikan membeli produk atau jasa dan menunut hak sebagai konsumen produk atau jasa.
Tuntutan hak mereka yang dirugikan, ada yang ditanggapi secara profesional, namun ada pula yang ditanggapi dengan kurang menghargai konsumen. Oleh karena itu, saatnya pelaku ekonomi, termasuk jasa bank, pariwisata, bersama YLKI (Yayasan Lmbaga Konsumen Indonesia) belajar kembali dan menerapkan dalam praktik sehari-hari untuk mengutamakan konsumennya. Proses tersebut perlu digulirkan secara berkesinambungan sampai ke daerah terpencil.
Dalam perjalanan waktu aturan perlindungan konsumen diperkuat dengan Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang tertuang tentang Undang Undang Perlindungan Konsumen pada tanggal 20 April 2000. Hak-hak konsumen di Indonesia dengan mengacu pada UUPK tersebut diakui sebagai berikut :
1. hak atas kenyamanan, keamanan,dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2.hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa tersebut.
4.hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang/dan atau jasa yang digunakan.
5.hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6.hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
7.hak untuk diperlakukan dan dilayani secara nebar dan jujur serta tidak diskriminatif
8.hak untuk mendapat dispensasi,ganti rugi, dan/atau penggantian barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana semestinya dan
9.hak hak yang diatur dalam kenentuan peraturan perundang undangan yang lain.
Kesembilan hak konsumen tersebut yang makin perlu secara kontinu disosialisasikan kembali oleh pebisnis bersama media, YLKI, penegak hukum, pengacara, dan pengamat, terutama di daerah, agar tetap sadar adanya hak-hak konsumen yang terhitung "demand side" dari perekonomian, yakni masyarakat konsumen dan umum. Makin sadar akan hak dan kewajiban kedua pihak, "supply side" dan "demand side", maka semakin berbudaya kehidupan bangsa ini.
Sebagai bahan pembanding, yang pernah dijadikan referensi Lembaga Konsumen negeri ini, adalah hak-hak dasar umum yang diakui secara internasional. Hak-hak tersebut pertama kali disuarakan oleh John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat (AS), pada tanggal 15 Maret 1962 melalui "A special Message for the Protection of Consumer Interest" yang dalam masyarakat internasional lebih dikenal dengan "Declaration of Consumer Right". Dalam literatur umumnya disebut "empat hak dasar konsumen" (the four consumer basic rights). Hak-hak dasar yang dideklarasikan meliputi:
1.Hak untuk mendapat/memperoleh keamanan (the right to safety). Konsumen memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas keamanan produk dan jasa. Misalnya, makanan dan minuman yang dikonsumsi harus aman bagi kesehatan konsumen dan masyarakat umumnya. Produk makanan yang aman berarti produk tersebut memiliki standar kesehatan, gizi dan sanitasi serta tidak mengandung unsur yang dapat membayakan manusia baik dalam jangka pendek maupun panjang. Di AS hak ini merupakan hak pertama dan tertua serta paling tidak kontroversial karena hak ini didukung dan disetujui oleh kalangan bisnis dan konsumen atau yang dikenal sebagai pemangku kepentingan (stake holders).
2. Hak untuk memilih (the right to choose). Konsumen memiliki hak untuk mengakses dan memilih produk/jasa pada tingkat harga yang wajar. Konsumen tidak boleh ditekan atau dipaksa untuk melakukan pilihan tertentu yang akan merugikan dirinya. Jenis pasar yang dihadapi konsumen akan menentukan apakah konsumen bebas memilih atau tidak suka membeli produk atau jasa tertentu. Namun, dalam struktur pasar monopoli, konsumen dan masyarakat umum digiring berada dalam posisi yang lemah dengan resiko mengalami kerugian bila tidak memilih atau membeli produk dan jasa dari kaum monopolis.
3. Hak untuk memperoleh informasi (the right to be informed). Konsumen dan masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang sejelas jelasnya tentang suatu produk/jasa yang dibeli atau dikonsumsi. Informasi ini diperlukan konsumen atau masyarakat, agar saat memutuskan membeli tidak terjebak dalam kondisi resiko yang buruk yang mungkin timbul. Artinya, konsumen memiliki hak untuk mengetahui ciri/atribut negatif dari suatu produk, misalnya efek samping dari mengkonsumsi suatu produk, dan adanya peringatan dalam label/kemasan produk.
4. Hak untuk didengarkan (right to be heard). Konsumen memiliki hak untuk didegarkan kebutuhan dan klaim, karena hak ini terkait dengan hak untuk memperoleh informasi.
Walaupun perlindungan konsumen sudah diatur oleh UUPK. Namun, masih ada saja pelaku pe-bisnis manufaktur, distribusi, dunia perbankan dan jasa lainnya acap kali tidak berorientasi pada konsumen dan atau membiarkan bawahan atau cabang atau penyalur mencari lubang ketidaktahuan konsumen tentang hak hak konsumen yang sengaja ditutupi tutupi demi memperoleh laba .
Tidak ada salahnya kalau secara periodik manajemen baik pucak maupun menengah bisnis yang merasa profesional belajar kembali ke serangkaian konsep dasar hak-hak konsumen sebelum mensosialiasikan pada masyarakat konsumen dengan "plan and program" terjadwal yang bukan bersifat "pameran omong kosong" dan cari nama saja. Inilah wujud saling menghargai pelaku "supply dan demand" (co-creation of values) dalam perekonomian.
Tuntutan hak mereka yang dirugikan, ada yang ditanggapi secara profesional, namun ada pula yang ditanggapi dengan kurang menghargai konsumen. Oleh karena itu, saatnya pelaku ekonomi, termasuk jasa bank, pariwisata, bersama YLKI (Yayasan Lmbaga Konsumen Indonesia) belajar kembali dan menerapkan dalam praktik sehari-hari untuk mengutamakan konsumennya. Proses tersebut perlu digulirkan secara berkesinambungan sampai ke daerah terpencil.
Dalam perjalanan waktu aturan perlindungan konsumen diperkuat dengan Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang tertuang tentang Undang Undang Perlindungan Konsumen pada tanggal 20 April 2000. Hak-hak konsumen di Indonesia dengan mengacu pada UUPK tersebut diakui sebagai berikut :
1. hak atas kenyamanan, keamanan,dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2.hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa tersebut.
4.hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang/dan atau jasa yang digunakan.
5.hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6.hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
7.hak untuk diperlakukan dan dilayani secara nebar dan jujur serta tidak diskriminatif
8.hak untuk mendapat dispensasi,ganti rugi, dan/atau penggantian barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana semestinya dan
9.hak hak yang diatur dalam kenentuan peraturan perundang undangan yang lain.
Kesembilan hak konsumen tersebut yang makin perlu secara kontinu disosialisasikan kembali oleh pebisnis bersama media, YLKI, penegak hukum, pengacara, dan pengamat, terutama di daerah, agar tetap sadar adanya hak-hak konsumen yang terhitung "demand side" dari perekonomian, yakni masyarakat konsumen dan umum. Makin sadar akan hak dan kewajiban kedua pihak, "supply side" dan "demand side", maka semakin berbudaya kehidupan bangsa ini.
Sebagai bahan pembanding, yang pernah dijadikan referensi Lembaga Konsumen negeri ini, adalah hak-hak dasar umum yang diakui secara internasional. Hak-hak tersebut pertama kali disuarakan oleh John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat (AS), pada tanggal 15 Maret 1962 melalui "A special Message for the Protection of Consumer Interest" yang dalam masyarakat internasional lebih dikenal dengan "Declaration of Consumer Right". Dalam literatur umumnya disebut "empat hak dasar konsumen" (the four consumer basic rights). Hak-hak dasar yang dideklarasikan meliputi:
1.Hak untuk mendapat/memperoleh keamanan (the right to safety). Konsumen memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas keamanan produk dan jasa. Misalnya, makanan dan minuman yang dikonsumsi harus aman bagi kesehatan konsumen dan masyarakat umumnya. Produk makanan yang aman berarti produk tersebut memiliki standar kesehatan, gizi dan sanitasi serta tidak mengandung unsur yang dapat membayakan manusia baik dalam jangka pendek maupun panjang. Di AS hak ini merupakan hak pertama dan tertua serta paling tidak kontroversial karena hak ini didukung dan disetujui oleh kalangan bisnis dan konsumen atau yang dikenal sebagai pemangku kepentingan (stake holders).
2. Hak untuk memilih (the right to choose). Konsumen memiliki hak untuk mengakses dan memilih produk/jasa pada tingkat harga yang wajar. Konsumen tidak boleh ditekan atau dipaksa untuk melakukan pilihan tertentu yang akan merugikan dirinya. Jenis pasar yang dihadapi konsumen akan menentukan apakah konsumen bebas memilih atau tidak suka membeli produk atau jasa tertentu. Namun, dalam struktur pasar monopoli, konsumen dan masyarakat umum digiring berada dalam posisi yang lemah dengan resiko mengalami kerugian bila tidak memilih atau membeli produk dan jasa dari kaum monopolis.
3. Hak untuk memperoleh informasi (the right to be informed). Konsumen dan masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang sejelas jelasnya tentang suatu produk/jasa yang dibeli atau dikonsumsi. Informasi ini diperlukan konsumen atau masyarakat, agar saat memutuskan membeli tidak terjebak dalam kondisi resiko yang buruk yang mungkin timbul. Artinya, konsumen memiliki hak untuk mengetahui ciri/atribut negatif dari suatu produk, misalnya efek samping dari mengkonsumsi suatu produk, dan adanya peringatan dalam label/kemasan produk.
4. Hak untuk didengarkan (right to be heard). Konsumen memiliki hak untuk didegarkan kebutuhan dan klaim, karena hak ini terkait dengan hak untuk memperoleh informasi.
Walaupun perlindungan konsumen sudah diatur oleh UUPK. Namun, masih ada saja pelaku pe-bisnis manufaktur, distribusi, dunia perbankan dan jasa lainnya acap kali tidak berorientasi pada konsumen dan atau membiarkan bawahan atau cabang atau penyalur mencari lubang ketidaktahuan konsumen tentang hak hak konsumen yang sengaja ditutupi tutupi demi memperoleh laba .
Tidak ada salahnya kalau secara periodik manajemen baik pucak maupun menengah bisnis yang merasa profesional belajar kembali ke serangkaian konsep dasar hak-hak konsumen sebelum mensosialiasikan pada masyarakat konsumen dengan "plan and program" terjadwal yang bukan bersifat "pameran omong kosong" dan cari nama saja. Inilah wujud saling menghargai pelaku "supply dan demand" (co-creation of values) dalam perekonomian.
KEKAYAAN PENDIDIKAN YANG SUDAH DI HAK PATENKAN
PLN Patenkan Karya Inovatif Robolay
PT PLN Persero secara resmi menerima sertifikat hak paten atas satu karya inovasi unggulan dari pegawai PLN yang dinamakan Robolay. Penyerahan sertifikat dilakukan langsung oleh Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Depkumham, Andy Noorsaman Sommeng, kepada Dirut PLN, Fahmi Mochtar, di Jakarta, Rabu (12/8).
Robolay menjadi salah satu dari 101 karya inovasi yang paling prospektif di Bisnis Innovation Centre yang dikeluarkan oleh ristek. Robolay ini telah menerima penghargaan dari presiden pada 10 Agustus 2009 lalu.
Robolay merupakan alat pembersih sampah layangan pada konduktor saluran transmisi yang dikendalikan dengan remote kontrol. Alat ini dapat bekerja dengan baik membersihkan sampah pada konduktor saluran udara tegangan menengah (SUTM) 20 kV, saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 70 kV dan 150 kV.
Robolay dapat melakukan inspeksi konduktor secara langsung sekaligus mendokumentasikan pekerjaan pembersihan lewat kamera yang dipasang pada alat ini. Ia menambahkan manfaat lain dari penggunaan Robolay, di antaranya mengurangi risiko terjadinya kecelakaan kerja, mengurangi risiko putusnya kawat/konduktor, mengurangi penggunaan sumber daya manusia pada pekerjaan dalam keadaan bertegangan, serta menunjang inspeksi jaringan di atas.
PT PLN Persero secara resmi menerima sertifikat hak paten atas satu karya inovasi unggulan dari pegawai PLN yang dinamakan Robolay. Penyerahan sertifikat dilakukan langsung oleh Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Depkumham, Andy Noorsaman Sommeng, kepada Dirut PLN, Fahmi Mochtar, di Jakarta, Rabu (12/8).
Robolay menjadi salah satu dari 101 karya inovasi yang paling prospektif di Bisnis Innovation Centre yang dikeluarkan oleh ristek. Robolay ini telah menerima penghargaan dari presiden pada 10 Agustus 2009 lalu.
Robolay merupakan alat pembersih sampah layangan pada konduktor saluran transmisi yang dikendalikan dengan remote kontrol. Alat ini dapat bekerja dengan baik membersihkan sampah pada konduktor saluran udara tegangan menengah (SUTM) 20 kV, saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 70 kV dan 150 kV.
Robolay dapat melakukan inspeksi konduktor secara langsung sekaligus mendokumentasikan pekerjaan pembersihan lewat kamera yang dipasang pada alat ini. Ia menambahkan manfaat lain dari penggunaan Robolay, di antaranya mengurangi risiko terjadinya kecelakaan kerja, mengurangi risiko putusnya kawat/konduktor, mengurangi penggunaan sumber daya manusia pada pekerjaan dalam keadaan bertegangan, serta menunjang inspeksi jaringan di atas.
UNDANG-UNDANG KOPERASI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 1992
TENTANG
P E R K O P E R A S I A N
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Meninmbang : a. bahwa Koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi;
b. bahwa Koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip Koperasi sehingga mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional;
c. bahwa pembangunan Koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan seluruh rakyat;
d. bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut dan menyelaraskan dengan perkembangan keadaan, perlu mengatur kembali ketentuan tentang perkoperasian dalam suatu Undang-undang sebagai pengganti Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian.
Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945;
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERKOPERASIAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
3. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
4. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.
5. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama Koperasi.
BAB II
LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN
Bagian Pertama
Landasan dan Asas
Pasal 2
Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan.
Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3
Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
BAB III
FUNGSI, PERAN, DAN PRINSIP KOPERASI
Bagian Pertama
Fungsi dan Peran
Pasal 4
Fungsi dan peran Koperasi adalah :
a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
b. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
c. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;
d. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
Bagian Kedua
Prinsip Koperasi
Pasal 5
(1) Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut :
a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;
c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
e. kemandirian
(2) Dalam mengembangkan Koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut :
a. pendidikan perkoperasian;
b. kerja sama antarkoperasi.
BAB IV.
PEMBENTUKAN
Bagian Pertama
Syarat Pembentukan
Pasal 6
(1) Koperasi Primer dibentuk sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang.
(2) Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi.
Pasal 7
(1)
Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar.
(2) Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.
Pasal 8
Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya :
a. daftar nama pendiri;
b. nama dan tempat kedudukan;
c. maksud dan tujuan serta bidang usaha;
d. ketentuan mengenai keanggotaan;
e. ketentuan mengenai Rapat Anggota;
f. ketentuan mengenai pengelolaan;
g. ketentuan mengenai permodalan;
h. ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
i. ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;
j. ketentuan mengenai sanksi.
Bagian Kedua
Status Badan Hukum
Pasal 9
Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah.
Pasal 10
(1) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, para pendiri mengajukan permintaan tertulis disertai akta pendirian Koperasi.
(2) Pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan.
(3) Pengesahan akta pendirian diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Pasal 11
(1) Dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian ditolak, alasan penolakan diberitahukan kepada para pendiri secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan.
(2) Terhadap penolakan pengesahan akta pendirian para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya penolakan.
(3) Keputusan terhadap pengajuan permintaan ulang diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengajuan permintaan ulang.
Pasal 12
(1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan oleh Rapat Anggota.
(2) Terhadap perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian, dan perubahan bidang usaha Koperasi dimintakan pengesahan kepada Pemerintah.
Pasal 13
Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengesahan atau penolakan pengesahan akta pendirian, dan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 14
(1) Untuk keperluan pengembangan dan/atau efisiensi usaha, satu Koperasi atau lebih dapat :
a. menggabungkan diri menjadi satu dengan Koperasi lain, atau
b. bersama Koperasi lain meleburkan diri dengan membentuk Koperasi baru.
(2) Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan membentuk Koperasi baru.
Bagian Ketiga
Bentuk dan Jenis
Pasal 15
Koperasi dapat berbentuk Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder.
Pasal 16
Jenis Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya.
BAB V.
KEANGGOTAAN
Pasal 17
(1) Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi.
(2) Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar angota.
Pasal 18
(1) Yang dapat menjadi anggota Koperasi ialah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
(2) Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa yang persyaratan, hak, dan kewajiban keanggotaannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
Pasal 19
(1) Keanggotaan Koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha Koperasi.
(2) Keanggotaan Koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dipenuhi.
(3) Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindahtangankan.
(4) Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap Koperasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.
Pasal 20
(1) Setiap anggota mempunyai kewajiban :
a. mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota;
b. berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi;
c. mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.
(2) Setiap anggota mempunyai hak :
a. menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;
b. memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas;
c. meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;
d. mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus di luar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta;
e. memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota;
f. mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.
BAB VI.
PERANGKAT ORGANISASI
Bagian Pertama
Umum
Pasal 21
Perangkat Organisasi Koperasi terdiri dari :
a. Rapat Anggota;
b. Pengurus;
c. Pengawas.
Bagian Kedua
Rapat Anggota
Pasal 22
(1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
(2) Rapat Anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.
Pasal 23
Rapat Anggota menetapkan :
a. Anggaran Dasar;
b. kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha Koperasi;
c. pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas;
d. rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
e. pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
f. pembagian sisa hasil usaha;
g. penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi.
Pasal 24
(1) Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
(2) Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
(3) Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara.
(4) Hak suara dalam Koperasi Sekunder dapat diatur dalam Anggaran Dasar dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha Koperasi-anggota secara berimbang.
Pasal 25
Rapat Anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas mengenai pengelolaan Koperasi.
Pasal 26
(1) Rapat Anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
(2) Rapat Anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.
Pasal 27
(1) Selain Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Koperasi dapat melakukan Rapat Anggota Luar Biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota.
(2) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota Koperasi dan atau keputusan Pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.
(3) Rapat Anggota Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
Pasal 28
Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa diatur dalam Anggaran Dasar.
Bagian Ketiga
Pengurus
Pasal 29
(1) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat ANggota.
(2) Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota.
(3) Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota Pengurus dicantumkan dalam akta pendirian.
(4) Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun.
(5) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota Pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
Pasal 30
(1) Pengurus bertugas :
a. Mengelola Koperasi dan usahanya;
b. Mengajukan rencana-rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;
c. Menyelenggarakan Rapat Anggota;
d. Mengajukan laboran keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
f. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.
(2) Pengurus berwenang :
a. mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan;
b. memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;
c. melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.
Pasal 31
Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa.
Pasal 32
(1) Pengurus Koperasi dapat mengangkat Pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha.
(2) Dalam hal Pengurus Koperasi bermaksud untuk mengangkat pemgelola, maka rencana pengangkatan tersebut diajukan kepada Rapat Anggota untuk mendapat pesetujuan.
(3) Pengelola bertanggung jawab kepada Pengurus.
(4) Pengelolaan usaha oleh Pengelola tidak mengurangi tanggung jawab Pengurus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31.
Pasal 33
Hubungan antara Pengelola usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dengan Pengurus Koperasi merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan.
Pasal 34
(1) Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, kaena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.
(2) Disamping peggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntuntutan.
Pasal 35
Setelah tahun buku Koperasi ditutup, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakan rapat anggota tahunan, Pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya :
a. perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;
b. keadaan dan usaha Koperasi serta hasil usaha yang dapat dicapai.
Pasal 36
(1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ditandatangani oleh semua anggota Pengurus.
(2) Apabila salah seorang anggota Pengurus tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, anggota yang bersangkutan menjelaskan secara tertulis.
Pasal 37
Persetujuan terhadap laporan tahunan, termasuk pengesahan perhitungan tahunan, merupakan penerimaan pertanggungjawaban Pengurus oleh Rapat Anggota.
Bagian Keempat
Pengawas
Pasal 38
(1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.
(2) Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.
(3) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
Pasal 39
(1) Pengawas bertugas :
a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi;
b. membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.
(2) Pengawasan berwenang :
a. meneliti catatan yang ada pada Koperasi;
b. mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
(3) Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.
Pasal 40
Koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik.
BAB VII.
MODAL
Pasal 41
(1) Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
(2) Modal sendiri dapat berasal dari :
a. simpanan pokok;
b. simpanan wajib;
c. dana cadangan;
d. hibah.
(3) Modal pinjaman dapat berasal dari :
a. anggota;
b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
c. bank dan lembaga;
d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
e. sumber lain yang sah.
Pasal 42
1) Selain modal sebagaimana dimaksud Pasal 41, Koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.
2) Ketentuan mengenai pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VIII.
LAPANGAN USAHA
Pasal 43
(1) Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.
(2) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi.
(3) Koperasi menjalankan kegiatan usa dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.
Pasal 44
(1) Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk :
a. anggota Koperasi yang bersangkutan;
b. Koperasi lain dan/atau anggotanya.
(2) Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha Koperasi.
(3) Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB IX.
SISA HASIL USAHA
Pasal 45
(1) Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
(2) Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan Koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari Koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
(3) Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota.
BAB X.
PEMBUBARAN KOPERASI
Bagian Pertama
Cara Pembubaran Koperasi
Pasal 46
Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan :
a Keputusan Rapat Anggota, atau
b Keputusan Pemerintah.
Pasal 47
(1) Keputusan pembubaran oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dilakukan apabila :
a. terdapat bukti bahwa Koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Undang-undang ini;
b. kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
c. kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan.
(2) Keputusan pembubaran Koperasi oleh Pemerintah dikeluarkan dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana pembubaran tersebut oleh Koperasi yang bersangkutan.
(3) Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal penerimaan pemberitahuan, Koperasi yang bersangkutan berhak mengajukan keberatan.
(4) Keputusan Pemerintah mengenai diterima atau ditolaknya keberatan atas rencana pembubaran diberikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pernyataan keberatan tersebut.
Pasal 48
Ketentuan mengenai pembubaran Koperasi oleh Pemerintah dan tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 49
(1) Keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota diberitahukan secara tertulis oleh Kuasa Rapat Anggota kepada;
a. semua kreditor;
b. Pemerintah.
(2) Pemberitahuan kepada semua kreditor dilakukan oleh Pemerintah, dalam hal pembubaran tersebut berlangsung berdasarkan keputusan Pemerintah.
(3) Selama pemberitahuan pembubaran Koperasi belum berlaku baginya.
Pasal 50
Dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 disebutkan :
a Nama dan alamat Penyelesai, dan
b Ketentuan bahwa semua kreditor dapat mengajukan tagihan dalam jangka waktu (3) tiga bulan sesudah tanggal diterimanya surat pemberitahuan pembubaran.
Bagian Kedua
Penyelesaian
Pasal 52
(1) Penyelesaian dilakukan oleh penyelesaian pembubaran yang selanjutnya disebut Penyelesai.
(2) Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan Rapat Anggota, Penyelesai ditunjuk oleh Rapat Anggota.
(3) Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan Pemerintah, Penyelesai ditunjuk oleh Pemerintah.
(4) Selama dalam proses penyelesaian, Koperasi tersebut tetap ada dengan sebutan ”Koperasi dalam penyelesaian”.
Pasal 53
(1) Penyelesaian segera dilaksanakan setelah dikeluarkan keputusan pembubaran Koperasi.
(2) Penyelesai bertanggung jawab kepada Kuasa Rapat Anggota dalam hal Penyelesai ditunjuk oleh Rapat Anggota dan kepada Pemerintah dalam hal Penyelesai ditunjuk oleh Pemerintah.
Pasal 54
Penyelesai mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut :
a. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama ”Koperasi dalam penyelesaian”.
b. Mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
c. Memanggil pengurus, anggota dan bekas anggota tertentu yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
d. Memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip Koperasi;
e. Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran hutang lainnya;
f. Menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban Koperasi;
g. Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota;
h. Membuat berita acara penyelesaian.
Pasal 55
Dalam hal terjadi pembubaran Koperasi, anggota hanya menanggung kerugian sebatas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang dimilikinya.
Bagian Ketiga
Hapusnya Status Badan Hukum
Pasal 56
(1) Pemerintah mengumumkan pembubaran Koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia.
(2) Status badan hukum Koperasi hapus sejak tanggal pengumuman pembubaran Koperasi tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia.
BAB XI.
LEMBAGA GERAKAN KOPERASI
Pasal 57
(1) Koperasi secara bersama-sama mendirikan satu organisasi tunggal yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi Koperasi.
(2) Organisasi ini berasaskan Pancasila.
(3) Nama, tujuan, susunan, dan tata kerja organisasi diatur dalam Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan.
Pasal 58
(1) Organisasi tersebut melakukan kegiatan :
a. memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi Koperasi;
b. meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat;
c. melakukan pendidikan perkopersian bagi anggota dan masyarakat;
d. mengembangkan kerjasama antar koperasi dan antara Koperasi dengan badan usaha lain, baik pada tingkat nasional maupun internasional.
(2) Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Koperasi secara bersama-sama menghimpun dana Koperasi.
Pasal 59
Organisasi yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) disahkan oleh Pemerintah.
BAB XII.
PEMBINAAN
Pasal 60
(1) Pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan Koperasi.
(2) Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi.
Pasal 61
Dalam upaya mendorong dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi, Pemerintah :
a. Memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada Koperasi;
b. Meningkatkan dan memantapkan kemampuan Koperasi agar menjadi Koperasi yang sehat, tangguh, dan mandiri;
c. Mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara Koperasi dengan badan usaha lainnya;
d. Membudayakan Koperasi dalam masyarakat.
Pasal 62
Dalam rangka memberikan bimbingan dan kemudahan kepada Koperasi, Pemerintah :
a. Membimbing usaha Koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya.;
b. Mendorong, mengembangkan, dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian perkoperasian;
c. Memberikan kemudahan untuk memperkokoh permodalan Koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan Koperasi;
d. Membantu pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar Koperasi;
e. Memberikan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan prinsip Koperasi.
Pasal 63
(1) Dalam rangka pemberian perlindungan kepada Koperasi, Pemerintah dapat :
a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi
b. menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.
(2) Persyaratan dan tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 64
Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63 dilakukan dengan memperhatikan keadaan dan kepentingan ekonomi nasional, serta pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.
BAB XIII.
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 65
Koperasi yang telah memiliki status badan hukum pada saat Undang-Undang ini berlaku, dinyatakan telah memperoleh status badan hukum berdasarkan Undang-undang ini.
BAB XIV.
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 66
(1) Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 12 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 2832) dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2) Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 1967 Nomor 2832) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Undang-undang ini.
Pasal 67
Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Oktober 1992
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
S O E H A R T O
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Oktober 1992
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
M O E R D I O N O
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1992 NOMOR 116.
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KABINET RI
Kepala Biro Hukum
Dan Perundang-undangan
Bambang Kesowo, SH, LL.M.
Kembali ke atas
P E N J E L A S A N
A T A S
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 1992
TENTANG
PERKOPERASIAN
I. U M U M
Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan Pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah Koperasi. Penjelasan Pasal 33 menempatkan Koperasi baik dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional.
Dengan memperhatikan kedudukan Koperasi seperti tersebut di atas maka peran Koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Dalam kehidupan ekonomi seperti itu Koperasi seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas yang menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat. Tetapi dalam perkembangan ekonomi yang berjalan demikian cepat, pertumbuhan Koperasi selama ini belum sepenuhnya menampakkan wujud dan perannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Demikian pula peraturan perundang-undangan yang ada masih belum sepenuhnya menampung hal yang diperlukan untuk menunjang terlaksananya. Koperasi baik sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat. Oleh karena itu, untuk menyelaraskan dengan perkembangan lingkungan yang dinamis perlu adanya landasan hukum baru yang mampu mendorong Koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat dan mandiri.
Pembangunan Koperasi perlu diarahkan sehingga semakin berperan dalam perekonomian nasional. Pengembangannya diarahkan agar Koperasi benar-benar menerapkan perinsip Koperasi dan kaidah usaha ekonomi. Dengan demikian Koperasi akan merupakan organisasi ekonomi yang mantap, demokrasi, otonom, partisipatif, dan berwatak sosial. Pembinaan Koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat.
Undang-undang ini menegaskan bahwa pemberian status Badan Hukum Koperasi, pengesahan perubahan Anggaran Dasar, dan pembinaan merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada Menteri yang membidangi Koperasi. Namun demikian hal ini tidak berarti bahwa Pemerintah mencampuri urusan Internal Organisasi Koperasi dan tetap memperhatikan prinsip kemandirian Koperasi.
Pemerintah, baik di pusat maupun didaerah, menciptakan dan mengembangkan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi. Demikian juga Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi. Selanjutnya Pemerintah dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat diusahakan oleh Koperasi. Selain itu pemerintah juga dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi nasional dan perwujudan pemerataan kesempatan berusaha.
Undang-undang ini juga memberikan kesempatan bagi Koperasi untuk memperkuat permodalan melalui pengerahan modal penyertaan baik dari anggota maupun dari bukan anggota. Dengan kemungkinan ini, koperasi dapat lebih menghimpun dana untuk pengembangan usahanya. Sejalan dengan itu dalam Undang-undang ini ditanamkan pemikiran kearah pengembangan pengelolaan Koperasi secara profesional.
Berdasarkan hal tersebut diatas, Undang-undang ini disusun dengan maksud untuk memperjelas dan mempertegas jati diri, tujuan,kedudukan,peran, manajemen, keusahaan, dan permodalan koperasi serta pembinaan koperasi, sehingga dapat lebih menjamin terwujudnya kehidupan Koperasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Yang dimaksud dengan kehidupan Koperasi adalah aspek yang erat berkaitan dengan pembangunan koperasi, seperti misalnya falsafah, ideologi, organisasi, manajemen, usaha, pendidikan, pembinaan, dan sebagainya.
Angka 3
Cukup jelas
Angka 4
Cukup jelas
Angka 5
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Prinsip koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial.
Ayat (1)
Prinsip koperasi ini merupakan esensi dari dasar kerja Koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dan jati diri Koperasi yang membedakannya dari badan usaha lainnya.
Huruf a
Sifat kesuraleaan dalam Keanggotaan Koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota Koperasi tidak boleh dipaksakan siapapun. Sifat kesukarelaan juga mengandung makna bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari Koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.
Huruf b
Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan Koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan tertinggi dalam Koperasi.
Huruf c
Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam Koperasi tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap Koperasi. Ketentuan yang demikian ini merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan.
Huruf d
Modal dalam Koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan. Yang dimaksud dengan terbatas adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku dipasar.
Huruf e
Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri, tenpa tergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.
Ayat (2)
Disamping kelima prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk pengembangan dirinya Koperasi juga melaksanakan dua prinsip Koperasi yang lain yaitu pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar Koperasi merupakan prinsip Koperasi yang penting dalam meningkatkan kemampuan, memperluas wawasan anggota, dan memperkuat solidaritas dalam mewujudkan tujuan Koperasi. Kerja sama dimaksud dapat dilakukan antar Koperasi ditingkat lokal, regional, nasional dan internasional.
Pasal 6
Ayat (1)
Persyaratan ini dimaksudkan untuk menjaga kelayakan usaha dan kehidupan Koperasi. Orang-seorang pembentuk Koperasi adalah mereka yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan mempunyai kepentingan ekonomi yang sama.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan tempat kedudukan adalah alamat tetap kantor Koperasi.
Pasal 8
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas
Huruf g
Cukup Jelas
Huruf h
Jangka waktu berdirinya Koperasi dapat ditetapkan terbatas dalam jangka waktu tertentu atau tidak terbatas sesuai dengan tujuannya.
Huruf i
Cukup Jelas
Huruf j
Sanksi dalam ketentuan ini adalah sanksi yang diatur secara intern oleh masing-masing Koperasi, yang dikenakan terhadap Pengurus, Pengawas dan anggota yang melanggar ketentuan Anggaran Dasar.
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Dengan ketentuan ini dimaksudkan hanya perubahan yang mendasar yang perlu dimintakan pengesahan Pemerintah, yaitu yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha. Pengesahan yang dimaksud dalam hal penggabungan dan perubahan bidang usaha merupakan pengesahan perubahan Anggaran Dasar dan dalam hal pembagian merupakan pengesahan perubahan Anggaran Dasar dan atau pengesahan Badan Hukum baru. Pengesahan perubahan bidang usaha Koperasi yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak mengurangi kesempatan Koperasi untuk berusaha disegala bidang ekonomi.
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Ayat (1)
Penggabungan atau yang dikenal dengan istilah Amalgamasi, dan peleburan hanya dapat dilakukan apabila didasarkan atas pertimbangan pengembangan dan/atau efisiensi usaha pengelolaan Koperasi sesuai dengan kepentingan anggota. Dalam hal penggabungan dan peleburan yang memerlukan pengesahan Anggaran Dasar atau badan hukum baru dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 15
Pengertian Koperasi Sekunder meliputi semua Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi Primer dan/atau Koperasi Sekunder. Berdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensi, Koperasi Sekunder dapat didirikan oleh Koperasi sejenis maupun berbagai jenis atau tingkatan. Dalam hal Koperasi mendirikan Koperasi Sekunder dalam berbagai tingkatan, seperti yang selama ini dikenal sebagai pusat, Gabungan, Induk, maka jumlah tingkatan maupun penamaannya diatur sendiri oleh Koperasi yang bersangkutan.
Pasal 16
Dasar untuk menentukan jenis Koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya, seperti antara lain Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran dan Koperasi Jasa. Khusus Koperasi yang dibentuk oleh golongan fungsional seperti pegawai negeri, anggota ABRI, karyawan dan sebagainya, bukan merupakan jenis Koperasi tersendiri.
Pasal 17
Ayat (1)
Sebagai pemilik dan pengguna jasa Koperasi, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan Koperasi. Sekalipun demikian, sepanjang tidak merugikan kepentingannya, Koperasi dapat pula memberikan pelayanan kepada bukan anggota sesuai dengan sifat kegiatan usahanya, dengan maksud untuk menarik yang bukan anggota menjadi anggota Koperasi
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 18
Ayat (1)
Yang dapat menjadi anggota Koperasi Primer adalah orang-seorang yang telah mampu melakukan tindakan hukum dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Koperasi yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan sebagai konsekuensi Koperasi sebagai badan hukum. Namun demikian khusus bagi pelajar, siswa dan/atau yang dipersamakan dan dianggap belum mampu melakukan tindakan hukum dapat membentuk Koperasi, tetapi Koperasi tersebut tidak disahkan sebagai Badan Hukum dan statusnya hanya Koperasi tercatat.
Ayat (2)
Dalam hal terdapat orang yang ingin mendapat pelayanan dan menjadi anggota Koperasi, namun tidak sepenuhnya dapat memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar, mereka dapat diterima sebagai anggota luar biasa. Ketetntuan ini memberi peluang bagi penduduk Indonesia bukan warga negara dapat menjadi anggota luar biasa dari suatu Koperasi sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Keanggotaan Koperasi pada dasarnya tidak dapat dipindah-tangankan karena persyaratan untuk menjadi anggota Koperasi adalah kepentingan ekonomi yang melekat pada anggota yang bersangkutan, dalam hal anggota Koperasi meninggal dunia, keaanggotaannya dapat diteruskan oleh ahli waris yang memenuhi syarat dalam Anggaran Dasar. Hal ini dimaksudkan untuk memelihara kepentingan ahli waris dan mempermudah proses mereka untuk menjadi anggota.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 20
Ayat (1)
Sebagai konsekuensi seseorang menjadi anggota Koperasi, maka anggota mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu mematuhi ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota. Mengingat anggota adalah pemilik dan pengguna jasa sangat berkepentingan dalam usaha yang dijalankan oleh Koperasi, maka partisipasi anggota berarti pula untuk mengembangkan usaha Koperasi. Hal itu sejalan pula dengan hak anggota untuk memanfaatkan dan mendapat pelayanan dari Koperasinya. Anggota merupakan faktor penentu dalam kehidupan Koperasi, oleh karena itu penting bagi anggota untuk mengembangkan dan memelihara kebersamaan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Pemungutan suara yang dimaksud ayat ini dilakukan hanya oleh anggota yang hadir.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha Koperasi-anggota secara berimbang adalah penentuan hak suara dilakukan sebanding dengan jumlah anggota setiap anggota Koperasi-anggota dan besar kecilnya jasa usaha Koperasi-anggota terhadap Koperasi Sekundernya.
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Batas waktu penyelenggaraan Rapat Anggota dalam ayat ini yaitu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau, namun demikian dalam pelaksanaannya diusahakan secepatnya .
Pasal 27
Ayat (1)
Rapat Anggota Luar Biasa diadakan apabila sangat diperlukan dan tidak bisa menunggu diselenggarakannya Rapat Anggota.
Ayat (2)
Permintaan Rapat Anggota Luar Biasa oleh anggota dapat dilakukan karena berbagai alasan, terutama apabila anggota menilai bahwa Pengurus telah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan Koperasi dan menimbulkan kerugian terhadap Koperasi. Jika permintaan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, maka Pengurus harus memenuhinya. Rapat Anggota Luar Biasa atas keputusan Pengurus dilaksanakan untuk kepentingan pengembangan Koperasi.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Anggota Pengurus yang telah habis masa jabatannya dapat dipilih kembali.
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 30
Ayat (1)
Dalam mengelola Koperasi, Pengurus selaku kuasa Rapat Anggota melakukan kegiatan semata-mata untuk kepentingan dan kemanfaatan Koperasi beserta anggotanya sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Ayat (1)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mewujudkan profesionalisme dalam pengelolaan usaha Koperasi. Karenanya, Pengurus dapat mengangkat tenaga Pengelola yang ahli untuk mengelola usaha Koperasi yang bersangkutan. Penggunaan istilah Pengelola dimaksudkan untuk dapat mencakup pengertian yang lebih luas dan memberi alternatif bagi Koperasi. Dengan demikian sesuai kepentingannya Koperasi dapat mengangkat Pengelola sebagai manajer atau direksi. Maksud dari kata diberi wewenang dan kuasa adalah pelimpahan wewenang dan kuasa yang dimiliki oleh Pengurus. Dengan demikian Pengurus tidak lagi melaksanakan sendiri wewenang dan kuasa yang telah dilimpahkan kepada Pengelola dan tugas Pengurus beralih menjadi mengawasi pelaksanaan wewenang dan kuasa yang dilakukan Pengelola. Adapun besarnya wewenang dan kuasa yang dilimpahkan ditentukan sesuai dengan kepentingan Koperasi.
Ayat (2)
Yang dimintakan persetujuan adalah rencana pengangkatan pengelola usaha. Pemilihan dan pengangkatan pengelola usaha dilaksanakan oleh Pengurus.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 33
Hubungan kerja antara Pengelola dan Pengurus Koperasi tunduk pada ketentuan hukum perikatan pada umumnya. Dengan demikian Pengelola bertanggung jawab sepenuhnya kepada Pengurus. Selanjutnya hubungan kerja tersebut sesuai dengan yang diperjanjikan dilakukan secara kontraktual.
Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 37
Penerimaan pertanggungjawaban Pengurus oleh Rapat Anggota berarti membebaskan Pengurus dari tanggung jawabnya pada tahun buku yang bersangkutan.
Pasal 38
Dalam hal Koperasi mengangkat Pengelola, Pengawas dapat diadakan secara tetap atau diadakan pada waktu diperlukan sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. Hal ini tidak mengurangi arti Pengawas sebagai perangkat organisasi dan memberi kesempatan kepada Koperasi untuk memilih Pengawas secara tetap pada waktu diperlukan sesuai dengan keperluannya. Pengawas yang diadakan pada waktu diperlukan tersebut melakukan pengawasan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Rapat Anggota.
Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 40
Dalam rangka peningkatan efisiensi, pengelolaan yang bersifat terbuka, dan melindungi pihak yang berkepentingan, Koperasi dapat meminta jasa audit lkepada akuntan publik. Dengan ketentuan ini Pengurus dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik, dan tidak menutup kemungkinan permintaan tersebut dilakukan oleh Pengawas. Untuk terlaksananya audit sebagaimana mestinya, Rapat Anggota dapat menetapkan untuk itu. Yang dimaksud dengan jasa audit adalah audit terhadap laporan keuangan dan audit lainnya sesuai keperluan Koperasi. Disamping itu Koperasi dapat meminta jasa lainnya dari akuntan publik antara lain konsultansi dan pelatihan.
Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan modal sendiri adalah modal yang menanggung resiko atau disebut modal ekutif
Huruf a
Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada Koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
Huruf b
Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada Koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
Huruf c
Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian Koperasi bila diperlukan.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (3)
Untuk pengembangan usahanya Koperasi dapat menggunakan modal pinjaman dengan memperhatikan kelayakan dan kelangsungan usahanya.
Huruf a
Pinjaman yang diperoleh dari anggota, termasuk calon anggota yang memenuhi syarat.
Huruf b
Pinjaman dari Koperasi lainnya dan/atau anggotanya didasari dengan perjanjian kerja sama antarkoperasi.
Huruf c
Pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Huruf d
Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Huruf e
Sumber lain yang sah adalah pinjaman dari bukan anggota yang dilakukan tidak melalui penawaran secara umum.
Pasal 42
Ayat (1)
Pemupukan modal dari modal penyertaan, baik yang bersumber dari Pemerintah maupun dari masyarakat dilaksanakan dalam rangka memperkuat kegiatan usaha Koperasi terutama yang berbentuk investasi. Modal penyertaan ikut menanggung resiko. Pemilik modal penyertaan tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Anggota dan dalam menentukan kebijaksanaan Koperasi secara keseluruhan. Namun demikian, pemilik modal penyertaan dapat diikutsertakan dalam pengelolaan dan pengawasan usaha investasi yang didukung oleh modal penyertaannya sesuai dengan perjanjian.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 43
Ayat (1)
Usaha Koperasi terutama diarahkan pada bidang usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota baik untuk menunjang usaha maupun kesejahteraannya. Dalam hubungan ini maka pengelolaan usaha Koperasi harus dilakukan secara produktif, efektif dan efisien dalam arti pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat yang sebesar-besarnya pada anggota dengan tetap mempertimbangkan untuk memperoleh sisa hasil usaha yang wajar. Untuk mencapai kemampuan usaha seperti tersebut diatas, maka Koperasi dapat berusaha secara luwes baik ke hulu maupun ke hilir serta berbagai jenis usaha lainnya yang terkait. Adapun mengenai pelaksanaan usaha Koperasi, dapat dilakukan dimana saja, baik di dalam maupun di luar negeri, dengan mempertimbangkan kelayakan usahanya.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan kelebihan kemampuan usaha Koperasi adalah kelebihan kapasitas dana dan daya yang dimiliki oleh Koperasi untuk melayani anggotanya. Kelebihan kapasitas tersebut oleh Koperasi dapat dimanfaatkan untuk berusaha dengan bukan anggota dengan tujuan untuk mengoptimalkan skala ekonomi dalam arti memperbesar volume usaha dan menekan biaya per unit yang memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada anggotanya serta memasyarakatkan Koperasi.
Ayat (3)
Agar Koperasi dapat mewujudkan fungsi dan peran seperti yang dimaksud dalam pasal 4, maka Koperasi melaksanakan usaha di segala bidang kehidupan ekonomi dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat. Yang dimaksud dengan kehidupan ekonomi rakyat adalah semua kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dan menyangkut kepentingan orang banyak.
Pasal 44
Ayat (1)
Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur tentang perbankan usaha simpan pinjam tersebut diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini. Pengertian anggota Koperasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini termasuk calon anggota yang memenuhi syarat. Sedangkan ketentuan dalam huruf b berlaku sepanjang dilandasi dengan perjanjian kerja sama antar Koperasi yang bersangkutan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Penetapan besarnya pembagian kepada para aggota dan jenis serta besarnya keperluan lain, ditetapkan oleh Rapat Anggota. Yang dimaksud dengan jasa usaha adalah transaksi usaha dan partisipasi modal.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Ayat (1)
Keputusan pembubaran karena alasan kegiatan Koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan dalam ketentuan ini dilakukan apabila telah dibuktikan dengan keputusan pengadilan. Keputusan pembubaran karena alasan kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan, antara lain karena dinyatakan pailit.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Kuasa Rapat Anggota dalam ayat ini adalah mereka yang ditunjuk dan diberi kuasa serta tanggung jawab oleh Rapat Anggota untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pembubaran Koperasi.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Ketentuan ini dimaksud untuk memberikan perlindungan kepada pihak kreditor yang belum mengetahui pembubaran Koperasi tersebut.
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Ketentuan ini menegaskan bahwa “Koperasi dalam penyelesaian”, hak dan kewajibannya masih tetap ada untuk menyelesaikan seluruh urusannya.
Pasal 53
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan keputusan pembubaran Koperasi adalah baik oleh keputusan Rapat Anggota maupun oleh keputusan Pemerintah.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 54
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan bekas anggota tertentu misalnya mereka yang keluar dari keanggotaan Koperasi yang masih mempunyai kewajiban menanggung sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Pasal 55
Ketentuan ini merupakan penegasan bahwa anggota hanya menanggung kerugian terbatas pada simpanan pokok dan simpanan wajib serta modal penyertaannya. Sedangkan yang merupakan modal pinjaman Koperasi dari anggota tidak termasuk dalam ketentuan tersebut.
Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 57
Ayat (1)
Organisasi tersebut merupakan badan usaha dan karenanya, tidak melakukan kegiatan usaha ekonomi secara langsung. Pada saat diundangkannya Undang-Undang ini, organisasi ini yang bernama Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) selanjutnya harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini. Tujuan dan kegiatan organisasi tersebut harus sesuai dan selaras dengan jiwa dan semangat yang terkandung dalam Undang-Undang ini.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (1)
Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan, sekurang-kurangnya memuat :
a. nama organisasi;
b. tujuan organisasi;
c. susunan organisasi;
d. ketentuan mengenai kepengurusan dan masa jabatannya;
e. ketentuan mengenai tata kerja organisasi;
f. ketentuan mengenai Rapat Anggota dan rapat lainnya;
g. ketentuan mengenai hak dan kewajiban anggota;
h. ketentuan mengenai sumber dan pengelolaan keuangan;
i. ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar dan pembubaran;
j. ketentuan mengenai sanksi organisasi.
Pasal 58
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Upaya untuk meningkatkan kesadaran berkoperasi dikalangan masyarakat, dilakukan antara lain melalui kegiatan penerangan, penyampaian informasi, penerbitan, dan pembinaan kelompok usaha dalam masyarakat untuk diarahkan menjadi Koperasi.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Untuk mengembangkan kerja sama antarkoperasi dan antara Koperasi dengan badan usaha lainnya, organisasi ini mendorong pertumbuhan dan perkembangan jaringan kelembagaan dan usaha Koperasi baik di tingkat regional, nasional maupun internasional.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Dengan ketentuan ini, Pemerintah memiliki landasan yang jelas dan kuat untuk melaksanakan peranannya dalam menetapkan kebijaksanaan pembinaan yang diperlukan guna mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan pemasyarakatan Koperasi. Sesuai dengan prinsip kemandirian, pembinaan tersebut dilaksanakan tanpa mencampuri urusan Internal Organisasi Koperasi.
Penumbuhan, pengembangan, dan pemasyarakatan Koperasi merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah agar masyarakat luas memahami gagasan Koperasi sehingga dengan penuh kesadaran mendirikan dan memanfaatkan Koperasi guna memenuhi kepentingan ekonomi dan sosialnya. Pemberian bimbingan, kemudahan, dan perlindungan oleh Pemerintah merupakan upaya pengembangan Koperasi yang dilaksanakan melalui penetapan kebijaksanaan, penyediaan fasilitas, dan konsultansi yang diperlulkan agar Koperasi mampu melaksanakan fungsi dan pernannya serta dapat mencapai tujuannya. Dengan demikian menjadi kewajiban dari seluruh aparatur Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan upaya dalam mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan pemasyarakatan Koperasi.
Pasal 61
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Tata hubungan usaha yang serasi dan saling menguntungkan antara Koperasi dengan badan usaha lainnya merupakan faktor yang penting dalam rangka mewujudkan sistem perekonomian nasional yang berdasarkan demokrasi ekonomi. Dalam hubungan ini kerjasama tersebut haruslah merupakan hubungan yang saling membutuhkan dan menguntungkan.
Huruf d
Membudayakan Koperasi adalah memasyarakatkan jiwa dan semangat Koperasi.
Pasal 62
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Ketentuan ini mempertegas komitmen Pemerintah, dalam upaya memperkokoh permodalan Koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan Koperasi, mengingat bahwa permodalan merupakan salah satu sumber kekuatan bagi pengembangan usaha Koperasi. Dalam pelaksanaannya antara lain dilakukan dengan mengembangkan penyertaan modal, baik dari Pemerintah maupun masyarakat, serta memberikan kemudahan persyaratan dan prosedur untuk mendapatkan kredit. Pemerintah juga memberikan bimbingan dan kemudahan untuk mengembangkan lembaga keuangan yang berbadan hukum Koperasi.
Huruf d
Pengembangan jaringan usaha Koperasi yang kuat dan kerja sama antarkoperasi yang erat dan saling menguntungkan merupakan faktor penting dalam menumbuhkan potensi masing-masing Koperasi dan keseluruhan Koperasi.
Huruf e
Cukup jelas
Pasal 63
Ayat (1)
Huruf a
Ketentuan ini dengan tegas mencerminkan komitmen Pemerintah dalam upaya mamperkua pertumbuhan dan perkembangan Koperasi sebagai suatu bangun perusahaan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka komitmen ini Pemerintah dapat menetapkan bidang ekonomi tertentu, terutama yang sangat erat hubungannya dengan kegiatan ekonomi rakyat, yang hanya boleh diusahakan oleh Koperasi. Pelaksanaan ketentuan ini bersifat dinamis dengan memperhatikan aspek keseimbangan terhadap keadaan dan kepentingan ekonomi nasional serta aspek pemerataan berusaha.
Huruf b
Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kelangsungan hidup usaha Koperasi.
Ayat (2)
Cukup jelas
Huruf c
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3502
NOMOR 25 TAHUN 1992
TENTANG
P E R K O P E R A S I A N
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Meninmbang : a. bahwa Koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi;
b. bahwa Koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip Koperasi sehingga mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional;
c. bahwa pembangunan Koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan seluruh rakyat;
d. bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut dan menyelaraskan dengan perkembangan keadaan, perlu mengatur kembali ketentuan tentang perkoperasian dalam suatu Undang-undang sebagai pengganti Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian.
Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945;
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERKOPERASIAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
3. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
4. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.
5. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama Koperasi.
BAB II
LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN
Bagian Pertama
Landasan dan Asas
Pasal 2
Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan.
Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3
Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
BAB III
FUNGSI, PERAN, DAN PRINSIP KOPERASI
Bagian Pertama
Fungsi dan Peran
Pasal 4
Fungsi dan peran Koperasi adalah :
a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
b. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
c. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;
d. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
Bagian Kedua
Prinsip Koperasi
Pasal 5
(1) Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut :
a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;
c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
e. kemandirian
(2) Dalam mengembangkan Koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut :
a. pendidikan perkoperasian;
b. kerja sama antarkoperasi.
BAB IV.
PEMBENTUKAN
Bagian Pertama
Syarat Pembentukan
Pasal 6
(1) Koperasi Primer dibentuk sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang.
(2) Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi.
Pasal 7
(1)
Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar.
(2) Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.
Pasal 8
Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya :
a. daftar nama pendiri;
b. nama dan tempat kedudukan;
c. maksud dan tujuan serta bidang usaha;
d. ketentuan mengenai keanggotaan;
e. ketentuan mengenai Rapat Anggota;
f. ketentuan mengenai pengelolaan;
g. ketentuan mengenai permodalan;
h. ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
i. ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;
j. ketentuan mengenai sanksi.
Bagian Kedua
Status Badan Hukum
Pasal 9
Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah.
Pasal 10
(1) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, para pendiri mengajukan permintaan tertulis disertai akta pendirian Koperasi.
(2) Pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan.
(3) Pengesahan akta pendirian diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Pasal 11
(1) Dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian ditolak, alasan penolakan diberitahukan kepada para pendiri secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan.
(2) Terhadap penolakan pengesahan akta pendirian para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya penolakan.
(3) Keputusan terhadap pengajuan permintaan ulang diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengajuan permintaan ulang.
Pasal 12
(1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan oleh Rapat Anggota.
(2) Terhadap perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian, dan perubahan bidang usaha Koperasi dimintakan pengesahan kepada Pemerintah.
Pasal 13
Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengesahan atau penolakan pengesahan akta pendirian, dan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 14
(1) Untuk keperluan pengembangan dan/atau efisiensi usaha, satu Koperasi atau lebih dapat :
a. menggabungkan diri menjadi satu dengan Koperasi lain, atau
b. bersama Koperasi lain meleburkan diri dengan membentuk Koperasi baru.
(2) Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan membentuk Koperasi baru.
Bagian Ketiga
Bentuk dan Jenis
Pasal 15
Koperasi dapat berbentuk Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder.
Pasal 16
Jenis Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya.
BAB V.
KEANGGOTAAN
Pasal 17
(1) Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi.
(2) Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar angota.
Pasal 18
(1) Yang dapat menjadi anggota Koperasi ialah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
(2) Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa yang persyaratan, hak, dan kewajiban keanggotaannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
Pasal 19
(1) Keanggotaan Koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha Koperasi.
(2) Keanggotaan Koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dipenuhi.
(3) Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindahtangankan.
(4) Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap Koperasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.
Pasal 20
(1) Setiap anggota mempunyai kewajiban :
a. mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota;
b. berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi;
c. mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.
(2) Setiap anggota mempunyai hak :
a. menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;
b. memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas;
c. meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;
d. mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus di luar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta;
e. memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota;
f. mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.
BAB VI.
PERANGKAT ORGANISASI
Bagian Pertama
Umum
Pasal 21
Perangkat Organisasi Koperasi terdiri dari :
a. Rapat Anggota;
b. Pengurus;
c. Pengawas.
Bagian Kedua
Rapat Anggota
Pasal 22
(1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
(2) Rapat Anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.
Pasal 23
Rapat Anggota menetapkan :
a. Anggaran Dasar;
b. kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha Koperasi;
c. pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas;
d. rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
e. pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
f. pembagian sisa hasil usaha;
g. penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi.
Pasal 24
(1) Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
(2) Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
(3) Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara.
(4) Hak suara dalam Koperasi Sekunder dapat diatur dalam Anggaran Dasar dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha Koperasi-anggota secara berimbang.
Pasal 25
Rapat Anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas mengenai pengelolaan Koperasi.
Pasal 26
(1) Rapat Anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
(2) Rapat Anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.
Pasal 27
(1) Selain Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Koperasi dapat melakukan Rapat Anggota Luar Biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota.
(2) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota Koperasi dan atau keputusan Pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.
(3) Rapat Anggota Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
Pasal 28
Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa diatur dalam Anggaran Dasar.
Bagian Ketiga
Pengurus
Pasal 29
(1) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat ANggota.
(2) Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota.
(3) Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota Pengurus dicantumkan dalam akta pendirian.
(4) Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun.
(5) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota Pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
Pasal 30
(1) Pengurus bertugas :
a. Mengelola Koperasi dan usahanya;
b. Mengajukan rencana-rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;
c. Menyelenggarakan Rapat Anggota;
d. Mengajukan laboran keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
f. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.
(2) Pengurus berwenang :
a. mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan;
b. memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;
c. melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.
Pasal 31
Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa.
Pasal 32
(1) Pengurus Koperasi dapat mengangkat Pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha.
(2) Dalam hal Pengurus Koperasi bermaksud untuk mengangkat pemgelola, maka rencana pengangkatan tersebut diajukan kepada Rapat Anggota untuk mendapat pesetujuan.
(3) Pengelola bertanggung jawab kepada Pengurus.
(4) Pengelolaan usaha oleh Pengelola tidak mengurangi tanggung jawab Pengurus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31.
Pasal 33
Hubungan antara Pengelola usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dengan Pengurus Koperasi merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan.
Pasal 34
(1) Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, kaena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.
(2) Disamping peggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntuntutan.
Pasal 35
Setelah tahun buku Koperasi ditutup, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakan rapat anggota tahunan, Pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya :
a. perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;
b. keadaan dan usaha Koperasi serta hasil usaha yang dapat dicapai.
Pasal 36
(1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ditandatangani oleh semua anggota Pengurus.
(2) Apabila salah seorang anggota Pengurus tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, anggota yang bersangkutan menjelaskan secara tertulis.
Pasal 37
Persetujuan terhadap laporan tahunan, termasuk pengesahan perhitungan tahunan, merupakan penerimaan pertanggungjawaban Pengurus oleh Rapat Anggota.
Bagian Keempat
Pengawas
Pasal 38
(1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.
(2) Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.
(3) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
Pasal 39
(1) Pengawas bertugas :
a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi;
b. membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.
(2) Pengawasan berwenang :
a. meneliti catatan yang ada pada Koperasi;
b. mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
(3) Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.
Pasal 40
Koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik.
BAB VII.
MODAL
Pasal 41
(1) Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
(2) Modal sendiri dapat berasal dari :
a. simpanan pokok;
b. simpanan wajib;
c. dana cadangan;
d. hibah.
(3) Modal pinjaman dapat berasal dari :
a. anggota;
b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
c. bank dan lembaga;
d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
e. sumber lain yang sah.
Pasal 42
1) Selain modal sebagaimana dimaksud Pasal 41, Koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.
2) Ketentuan mengenai pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VIII.
LAPANGAN USAHA
Pasal 43
(1) Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.
(2) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi.
(3) Koperasi menjalankan kegiatan usa dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.
Pasal 44
(1) Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk :
a. anggota Koperasi yang bersangkutan;
b. Koperasi lain dan/atau anggotanya.
(2) Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha Koperasi.
(3) Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB IX.
SISA HASIL USAHA
Pasal 45
(1) Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
(2) Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan Koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari Koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
(3) Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota.
BAB X.
PEMBUBARAN KOPERASI
Bagian Pertama
Cara Pembubaran Koperasi
Pasal 46
Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan :
a Keputusan Rapat Anggota, atau
b Keputusan Pemerintah.
Pasal 47
(1) Keputusan pembubaran oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dilakukan apabila :
a. terdapat bukti bahwa Koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Undang-undang ini;
b. kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
c. kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan.
(2) Keputusan pembubaran Koperasi oleh Pemerintah dikeluarkan dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana pembubaran tersebut oleh Koperasi yang bersangkutan.
(3) Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal penerimaan pemberitahuan, Koperasi yang bersangkutan berhak mengajukan keberatan.
(4) Keputusan Pemerintah mengenai diterima atau ditolaknya keberatan atas rencana pembubaran diberikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pernyataan keberatan tersebut.
Pasal 48
Ketentuan mengenai pembubaran Koperasi oleh Pemerintah dan tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 49
(1) Keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota diberitahukan secara tertulis oleh Kuasa Rapat Anggota kepada;
a. semua kreditor;
b. Pemerintah.
(2) Pemberitahuan kepada semua kreditor dilakukan oleh Pemerintah, dalam hal pembubaran tersebut berlangsung berdasarkan keputusan Pemerintah.
(3) Selama pemberitahuan pembubaran Koperasi belum berlaku baginya.
Pasal 50
Dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 disebutkan :
a Nama dan alamat Penyelesai, dan
b Ketentuan bahwa semua kreditor dapat mengajukan tagihan dalam jangka waktu (3) tiga bulan sesudah tanggal diterimanya surat pemberitahuan pembubaran.
Bagian Kedua
Penyelesaian
Pasal 52
(1) Penyelesaian dilakukan oleh penyelesaian pembubaran yang selanjutnya disebut Penyelesai.
(2) Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan Rapat Anggota, Penyelesai ditunjuk oleh Rapat Anggota.
(3) Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan Pemerintah, Penyelesai ditunjuk oleh Pemerintah.
(4) Selama dalam proses penyelesaian, Koperasi tersebut tetap ada dengan sebutan ”Koperasi dalam penyelesaian”.
Pasal 53
(1) Penyelesaian segera dilaksanakan setelah dikeluarkan keputusan pembubaran Koperasi.
(2) Penyelesai bertanggung jawab kepada Kuasa Rapat Anggota dalam hal Penyelesai ditunjuk oleh Rapat Anggota dan kepada Pemerintah dalam hal Penyelesai ditunjuk oleh Pemerintah.
Pasal 54
Penyelesai mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut :
a. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama ”Koperasi dalam penyelesaian”.
b. Mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
c. Memanggil pengurus, anggota dan bekas anggota tertentu yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
d. Memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip Koperasi;
e. Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran hutang lainnya;
f. Menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban Koperasi;
g. Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota;
h. Membuat berita acara penyelesaian.
Pasal 55
Dalam hal terjadi pembubaran Koperasi, anggota hanya menanggung kerugian sebatas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang dimilikinya.
Bagian Ketiga
Hapusnya Status Badan Hukum
Pasal 56
(1) Pemerintah mengumumkan pembubaran Koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia.
(2) Status badan hukum Koperasi hapus sejak tanggal pengumuman pembubaran Koperasi tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia.
BAB XI.
LEMBAGA GERAKAN KOPERASI
Pasal 57
(1) Koperasi secara bersama-sama mendirikan satu organisasi tunggal yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi Koperasi.
(2) Organisasi ini berasaskan Pancasila.
(3) Nama, tujuan, susunan, dan tata kerja organisasi diatur dalam Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan.
Pasal 58
(1) Organisasi tersebut melakukan kegiatan :
a. memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi Koperasi;
b. meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat;
c. melakukan pendidikan perkopersian bagi anggota dan masyarakat;
d. mengembangkan kerjasama antar koperasi dan antara Koperasi dengan badan usaha lain, baik pada tingkat nasional maupun internasional.
(2) Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Koperasi secara bersama-sama menghimpun dana Koperasi.
Pasal 59
Organisasi yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) disahkan oleh Pemerintah.
BAB XII.
PEMBINAAN
Pasal 60
(1) Pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan Koperasi.
(2) Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi.
Pasal 61
Dalam upaya mendorong dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi, Pemerintah :
a. Memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada Koperasi;
b. Meningkatkan dan memantapkan kemampuan Koperasi agar menjadi Koperasi yang sehat, tangguh, dan mandiri;
c. Mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara Koperasi dengan badan usaha lainnya;
d. Membudayakan Koperasi dalam masyarakat.
Pasal 62
Dalam rangka memberikan bimbingan dan kemudahan kepada Koperasi, Pemerintah :
a. Membimbing usaha Koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya.;
b. Mendorong, mengembangkan, dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian perkoperasian;
c. Memberikan kemudahan untuk memperkokoh permodalan Koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan Koperasi;
d. Membantu pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar Koperasi;
e. Memberikan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan prinsip Koperasi.
Pasal 63
(1) Dalam rangka pemberian perlindungan kepada Koperasi, Pemerintah dapat :
a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi
b. menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.
(2) Persyaratan dan tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 64
Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63 dilakukan dengan memperhatikan keadaan dan kepentingan ekonomi nasional, serta pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.
BAB XIII.
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 65
Koperasi yang telah memiliki status badan hukum pada saat Undang-Undang ini berlaku, dinyatakan telah memperoleh status badan hukum berdasarkan Undang-undang ini.
BAB XIV.
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 66
(1) Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 12 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 2832) dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2) Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 1967 Nomor 2832) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Undang-undang ini.
Pasal 67
Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Oktober 1992
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
S O E H A R T O
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Oktober 1992
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
M O E R D I O N O
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1992 NOMOR 116.
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KABINET RI
Kepala Biro Hukum
Dan Perundang-undangan
Bambang Kesowo, SH, LL.M.
Kembali ke atas
P E N J E L A S A N
A T A S
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 1992
TENTANG
PERKOPERASIAN
I. U M U M
Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan Pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah Koperasi. Penjelasan Pasal 33 menempatkan Koperasi baik dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional.
Dengan memperhatikan kedudukan Koperasi seperti tersebut di atas maka peran Koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Dalam kehidupan ekonomi seperti itu Koperasi seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas yang menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat. Tetapi dalam perkembangan ekonomi yang berjalan demikian cepat, pertumbuhan Koperasi selama ini belum sepenuhnya menampakkan wujud dan perannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Demikian pula peraturan perundang-undangan yang ada masih belum sepenuhnya menampung hal yang diperlukan untuk menunjang terlaksananya. Koperasi baik sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat. Oleh karena itu, untuk menyelaraskan dengan perkembangan lingkungan yang dinamis perlu adanya landasan hukum baru yang mampu mendorong Koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat dan mandiri.
Pembangunan Koperasi perlu diarahkan sehingga semakin berperan dalam perekonomian nasional. Pengembangannya diarahkan agar Koperasi benar-benar menerapkan perinsip Koperasi dan kaidah usaha ekonomi. Dengan demikian Koperasi akan merupakan organisasi ekonomi yang mantap, demokrasi, otonom, partisipatif, dan berwatak sosial. Pembinaan Koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat.
Undang-undang ini menegaskan bahwa pemberian status Badan Hukum Koperasi, pengesahan perubahan Anggaran Dasar, dan pembinaan merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada Menteri yang membidangi Koperasi. Namun demikian hal ini tidak berarti bahwa Pemerintah mencampuri urusan Internal Organisasi Koperasi dan tetap memperhatikan prinsip kemandirian Koperasi.
Pemerintah, baik di pusat maupun didaerah, menciptakan dan mengembangkan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi. Demikian juga Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi. Selanjutnya Pemerintah dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat diusahakan oleh Koperasi. Selain itu pemerintah juga dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi nasional dan perwujudan pemerataan kesempatan berusaha.
Undang-undang ini juga memberikan kesempatan bagi Koperasi untuk memperkuat permodalan melalui pengerahan modal penyertaan baik dari anggota maupun dari bukan anggota. Dengan kemungkinan ini, koperasi dapat lebih menghimpun dana untuk pengembangan usahanya. Sejalan dengan itu dalam Undang-undang ini ditanamkan pemikiran kearah pengembangan pengelolaan Koperasi secara profesional.
Berdasarkan hal tersebut diatas, Undang-undang ini disusun dengan maksud untuk memperjelas dan mempertegas jati diri, tujuan,kedudukan,peran, manajemen, keusahaan, dan permodalan koperasi serta pembinaan koperasi, sehingga dapat lebih menjamin terwujudnya kehidupan Koperasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Yang dimaksud dengan kehidupan Koperasi adalah aspek yang erat berkaitan dengan pembangunan koperasi, seperti misalnya falsafah, ideologi, organisasi, manajemen, usaha, pendidikan, pembinaan, dan sebagainya.
Angka 3
Cukup jelas
Angka 4
Cukup jelas
Angka 5
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Prinsip koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial.
Ayat (1)
Prinsip koperasi ini merupakan esensi dari dasar kerja Koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dan jati diri Koperasi yang membedakannya dari badan usaha lainnya.
Huruf a
Sifat kesuraleaan dalam Keanggotaan Koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota Koperasi tidak boleh dipaksakan siapapun. Sifat kesukarelaan juga mengandung makna bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari Koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.
Huruf b
Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan Koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan tertinggi dalam Koperasi.
Huruf c
Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam Koperasi tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap Koperasi. Ketentuan yang demikian ini merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan.
Huruf d
Modal dalam Koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan. Yang dimaksud dengan terbatas adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku dipasar.
Huruf e
Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri, tenpa tergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.
Ayat (2)
Disamping kelima prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk pengembangan dirinya Koperasi juga melaksanakan dua prinsip Koperasi yang lain yaitu pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar Koperasi merupakan prinsip Koperasi yang penting dalam meningkatkan kemampuan, memperluas wawasan anggota, dan memperkuat solidaritas dalam mewujudkan tujuan Koperasi. Kerja sama dimaksud dapat dilakukan antar Koperasi ditingkat lokal, regional, nasional dan internasional.
Pasal 6
Ayat (1)
Persyaratan ini dimaksudkan untuk menjaga kelayakan usaha dan kehidupan Koperasi. Orang-seorang pembentuk Koperasi adalah mereka yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan mempunyai kepentingan ekonomi yang sama.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan tempat kedudukan adalah alamat tetap kantor Koperasi.
Pasal 8
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas
Huruf g
Cukup Jelas
Huruf h
Jangka waktu berdirinya Koperasi dapat ditetapkan terbatas dalam jangka waktu tertentu atau tidak terbatas sesuai dengan tujuannya.
Huruf i
Cukup Jelas
Huruf j
Sanksi dalam ketentuan ini adalah sanksi yang diatur secara intern oleh masing-masing Koperasi, yang dikenakan terhadap Pengurus, Pengawas dan anggota yang melanggar ketentuan Anggaran Dasar.
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Dengan ketentuan ini dimaksudkan hanya perubahan yang mendasar yang perlu dimintakan pengesahan Pemerintah, yaitu yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha. Pengesahan yang dimaksud dalam hal penggabungan dan perubahan bidang usaha merupakan pengesahan perubahan Anggaran Dasar dan dalam hal pembagian merupakan pengesahan perubahan Anggaran Dasar dan atau pengesahan Badan Hukum baru. Pengesahan perubahan bidang usaha Koperasi yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak mengurangi kesempatan Koperasi untuk berusaha disegala bidang ekonomi.
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Ayat (1)
Penggabungan atau yang dikenal dengan istilah Amalgamasi, dan peleburan hanya dapat dilakukan apabila didasarkan atas pertimbangan pengembangan dan/atau efisiensi usaha pengelolaan Koperasi sesuai dengan kepentingan anggota. Dalam hal penggabungan dan peleburan yang memerlukan pengesahan Anggaran Dasar atau badan hukum baru dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 15
Pengertian Koperasi Sekunder meliputi semua Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi Primer dan/atau Koperasi Sekunder. Berdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensi, Koperasi Sekunder dapat didirikan oleh Koperasi sejenis maupun berbagai jenis atau tingkatan. Dalam hal Koperasi mendirikan Koperasi Sekunder dalam berbagai tingkatan, seperti yang selama ini dikenal sebagai pusat, Gabungan, Induk, maka jumlah tingkatan maupun penamaannya diatur sendiri oleh Koperasi yang bersangkutan.
Pasal 16
Dasar untuk menentukan jenis Koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya, seperti antara lain Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran dan Koperasi Jasa. Khusus Koperasi yang dibentuk oleh golongan fungsional seperti pegawai negeri, anggota ABRI, karyawan dan sebagainya, bukan merupakan jenis Koperasi tersendiri.
Pasal 17
Ayat (1)
Sebagai pemilik dan pengguna jasa Koperasi, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan Koperasi. Sekalipun demikian, sepanjang tidak merugikan kepentingannya, Koperasi dapat pula memberikan pelayanan kepada bukan anggota sesuai dengan sifat kegiatan usahanya, dengan maksud untuk menarik yang bukan anggota menjadi anggota Koperasi
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 18
Ayat (1)
Yang dapat menjadi anggota Koperasi Primer adalah orang-seorang yang telah mampu melakukan tindakan hukum dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Koperasi yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan sebagai konsekuensi Koperasi sebagai badan hukum. Namun demikian khusus bagi pelajar, siswa dan/atau yang dipersamakan dan dianggap belum mampu melakukan tindakan hukum dapat membentuk Koperasi, tetapi Koperasi tersebut tidak disahkan sebagai Badan Hukum dan statusnya hanya Koperasi tercatat.
Ayat (2)
Dalam hal terdapat orang yang ingin mendapat pelayanan dan menjadi anggota Koperasi, namun tidak sepenuhnya dapat memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar, mereka dapat diterima sebagai anggota luar biasa. Ketetntuan ini memberi peluang bagi penduduk Indonesia bukan warga negara dapat menjadi anggota luar biasa dari suatu Koperasi sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Keanggotaan Koperasi pada dasarnya tidak dapat dipindah-tangankan karena persyaratan untuk menjadi anggota Koperasi adalah kepentingan ekonomi yang melekat pada anggota yang bersangkutan, dalam hal anggota Koperasi meninggal dunia, keaanggotaannya dapat diteruskan oleh ahli waris yang memenuhi syarat dalam Anggaran Dasar. Hal ini dimaksudkan untuk memelihara kepentingan ahli waris dan mempermudah proses mereka untuk menjadi anggota.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 20
Ayat (1)
Sebagai konsekuensi seseorang menjadi anggota Koperasi, maka anggota mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu mematuhi ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota. Mengingat anggota adalah pemilik dan pengguna jasa sangat berkepentingan dalam usaha yang dijalankan oleh Koperasi, maka partisipasi anggota berarti pula untuk mengembangkan usaha Koperasi. Hal itu sejalan pula dengan hak anggota untuk memanfaatkan dan mendapat pelayanan dari Koperasinya. Anggota merupakan faktor penentu dalam kehidupan Koperasi, oleh karena itu penting bagi anggota untuk mengembangkan dan memelihara kebersamaan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Pemungutan suara yang dimaksud ayat ini dilakukan hanya oleh anggota yang hadir.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha Koperasi-anggota secara berimbang adalah penentuan hak suara dilakukan sebanding dengan jumlah anggota setiap anggota Koperasi-anggota dan besar kecilnya jasa usaha Koperasi-anggota terhadap Koperasi Sekundernya.
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Batas waktu penyelenggaraan Rapat Anggota dalam ayat ini yaitu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau, namun demikian dalam pelaksanaannya diusahakan secepatnya .
Pasal 27
Ayat (1)
Rapat Anggota Luar Biasa diadakan apabila sangat diperlukan dan tidak bisa menunggu diselenggarakannya Rapat Anggota.
Ayat (2)
Permintaan Rapat Anggota Luar Biasa oleh anggota dapat dilakukan karena berbagai alasan, terutama apabila anggota menilai bahwa Pengurus telah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan Koperasi dan menimbulkan kerugian terhadap Koperasi. Jika permintaan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, maka Pengurus harus memenuhinya. Rapat Anggota Luar Biasa atas keputusan Pengurus dilaksanakan untuk kepentingan pengembangan Koperasi.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Anggota Pengurus yang telah habis masa jabatannya dapat dipilih kembali.
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 30
Ayat (1)
Dalam mengelola Koperasi, Pengurus selaku kuasa Rapat Anggota melakukan kegiatan semata-mata untuk kepentingan dan kemanfaatan Koperasi beserta anggotanya sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Ayat (1)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mewujudkan profesionalisme dalam pengelolaan usaha Koperasi. Karenanya, Pengurus dapat mengangkat tenaga Pengelola yang ahli untuk mengelola usaha Koperasi yang bersangkutan. Penggunaan istilah Pengelola dimaksudkan untuk dapat mencakup pengertian yang lebih luas dan memberi alternatif bagi Koperasi. Dengan demikian sesuai kepentingannya Koperasi dapat mengangkat Pengelola sebagai manajer atau direksi. Maksud dari kata diberi wewenang dan kuasa adalah pelimpahan wewenang dan kuasa yang dimiliki oleh Pengurus. Dengan demikian Pengurus tidak lagi melaksanakan sendiri wewenang dan kuasa yang telah dilimpahkan kepada Pengelola dan tugas Pengurus beralih menjadi mengawasi pelaksanaan wewenang dan kuasa yang dilakukan Pengelola. Adapun besarnya wewenang dan kuasa yang dilimpahkan ditentukan sesuai dengan kepentingan Koperasi.
Ayat (2)
Yang dimintakan persetujuan adalah rencana pengangkatan pengelola usaha. Pemilihan dan pengangkatan pengelola usaha dilaksanakan oleh Pengurus.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 33
Hubungan kerja antara Pengelola dan Pengurus Koperasi tunduk pada ketentuan hukum perikatan pada umumnya. Dengan demikian Pengelola bertanggung jawab sepenuhnya kepada Pengurus. Selanjutnya hubungan kerja tersebut sesuai dengan yang diperjanjikan dilakukan secara kontraktual.
Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 37
Penerimaan pertanggungjawaban Pengurus oleh Rapat Anggota berarti membebaskan Pengurus dari tanggung jawabnya pada tahun buku yang bersangkutan.
Pasal 38
Dalam hal Koperasi mengangkat Pengelola, Pengawas dapat diadakan secara tetap atau diadakan pada waktu diperlukan sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. Hal ini tidak mengurangi arti Pengawas sebagai perangkat organisasi dan memberi kesempatan kepada Koperasi untuk memilih Pengawas secara tetap pada waktu diperlukan sesuai dengan keperluannya. Pengawas yang diadakan pada waktu diperlukan tersebut melakukan pengawasan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Rapat Anggota.
Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 40
Dalam rangka peningkatan efisiensi, pengelolaan yang bersifat terbuka, dan melindungi pihak yang berkepentingan, Koperasi dapat meminta jasa audit lkepada akuntan publik. Dengan ketentuan ini Pengurus dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik, dan tidak menutup kemungkinan permintaan tersebut dilakukan oleh Pengawas. Untuk terlaksananya audit sebagaimana mestinya, Rapat Anggota dapat menetapkan untuk itu. Yang dimaksud dengan jasa audit adalah audit terhadap laporan keuangan dan audit lainnya sesuai keperluan Koperasi. Disamping itu Koperasi dapat meminta jasa lainnya dari akuntan publik antara lain konsultansi dan pelatihan.
Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan modal sendiri adalah modal yang menanggung resiko atau disebut modal ekutif
Huruf a
Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada Koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
Huruf b
Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada Koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
Huruf c
Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian Koperasi bila diperlukan.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (3)
Untuk pengembangan usahanya Koperasi dapat menggunakan modal pinjaman dengan memperhatikan kelayakan dan kelangsungan usahanya.
Huruf a
Pinjaman yang diperoleh dari anggota, termasuk calon anggota yang memenuhi syarat.
Huruf b
Pinjaman dari Koperasi lainnya dan/atau anggotanya didasari dengan perjanjian kerja sama antarkoperasi.
Huruf c
Pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Huruf d
Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Huruf e
Sumber lain yang sah adalah pinjaman dari bukan anggota yang dilakukan tidak melalui penawaran secara umum.
Pasal 42
Ayat (1)
Pemupukan modal dari modal penyertaan, baik yang bersumber dari Pemerintah maupun dari masyarakat dilaksanakan dalam rangka memperkuat kegiatan usaha Koperasi terutama yang berbentuk investasi. Modal penyertaan ikut menanggung resiko. Pemilik modal penyertaan tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Anggota dan dalam menentukan kebijaksanaan Koperasi secara keseluruhan. Namun demikian, pemilik modal penyertaan dapat diikutsertakan dalam pengelolaan dan pengawasan usaha investasi yang didukung oleh modal penyertaannya sesuai dengan perjanjian.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 43
Ayat (1)
Usaha Koperasi terutama diarahkan pada bidang usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota baik untuk menunjang usaha maupun kesejahteraannya. Dalam hubungan ini maka pengelolaan usaha Koperasi harus dilakukan secara produktif, efektif dan efisien dalam arti pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat yang sebesar-besarnya pada anggota dengan tetap mempertimbangkan untuk memperoleh sisa hasil usaha yang wajar. Untuk mencapai kemampuan usaha seperti tersebut diatas, maka Koperasi dapat berusaha secara luwes baik ke hulu maupun ke hilir serta berbagai jenis usaha lainnya yang terkait. Adapun mengenai pelaksanaan usaha Koperasi, dapat dilakukan dimana saja, baik di dalam maupun di luar negeri, dengan mempertimbangkan kelayakan usahanya.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan kelebihan kemampuan usaha Koperasi adalah kelebihan kapasitas dana dan daya yang dimiliki oleh Koperasi untuk melayani anggotanya. Kelebihan kapasitas tersebut oleh Koperasi dapat dimanfaatkan untuk berusaha dengan bukan anggota dengan tujuan untuk mengoptimalkan skala ekonomi dalam arti memperbesar volume usaha dan menekan biaya per unit yang memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada anggotanya serta memasyarakatkan Koperasi.
Ayat (3)
Agar Koperasi dapat mewujudkan fungsi dan peran seperti yang dimaksud dalam pasal 4, maka Koperasi melaksanakan usaha di segala bidang kehidupan ekonomi dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat. Yang dimaksud dengan kehidupan ekonomi rakyat adalah semua kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dan menyangkut kepentingan orang banyak.
Pasal 44
Ayat (1)
Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur tentang perbankan usaha simpan pinjam tersebut diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini. Pengertian anggota Koperasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini termasuk calon anggota yang memenuhi syarat. Sedangkan ketentuan dalam huruf b berlaku sepanjang dilandasi dengan perjanjian kerja sama antar Koperasi yang bersangkutan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Penetapan besarnya pembagian kepada para aggota dan jenis serta besarnya keperluan lain, ditetapkan oleh Rapat Anggota. Yang dimaksud dengan jasa usaha adalah transaksi usaha dan partisipasi modal.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Ayat (1)
Keputusan pembubaran karena alasan kegiatan Koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan dalam ketentuan ini dilakukan apabila telah dibuktikan dengan keputusan pengadilan. Keputusan pembubaran karena alasan kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan, antara lain karena dinyatakan pailit.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Kuasa Rapat Anggota dalam ayat ini adalah mereka yang ditunjuk dan diberi kuasa serta tanggung jawab oleh Rapat Anggota untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pembubaran Koperasi.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Ketentuan ini dimaksud untuk memberikan perlindungan kepada pihak kreditor yang belum mengetahui pembubaran Koperasi tersebut.
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Ketentuan ini menegaskan bahwa “Koperasi dalam penyelesaian”, hak dan kewajibannya masih tetap ada untuk menyelesaikan seluruh urusannya.
Pasal 53
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan keputusan pembubaran Koperasi adalah baik oleh keputusan Rapat Anggota maupun oleh keputusan Pemerintah.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 54
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan bekas anggota tertentu misalnya mereka yang keluar dari keanggotaan Koperasi yang masih mempunyai kewajiban menanggung sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Pasal 55
Ketentuan ini merupakan penegasan bahwa anggota hanya menanggung kerugian terbatas pada simpanan pokok dan simpanan wajib serta modal penyertaannya. Sedangkan yang merupakan modal pinjaman Koperasi dari anggota tidak termasuk dalam ketentuan tersebut.
Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 57
Ayat (1)
Organisasi tersebut merupakan badan usaha dan karenanya, tidak melakukan kegiatan usaha ekonomi secara langsung. Pada saat diundangkannya Undang-Undang ini, organisasi ini yang bernama Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) selanjutnya harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini. Tujuan dan kegiatan organisasi tersebut harus sesuai dan selaras dengan jiwa dan semangat yang terkandung dalam Undang-Undang ini.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (1)
Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan, sekurang-kurangnya memuat :
a. nama organisasi;
b. tujuan organisasi;
c. susunan organisasi;
d. ketentuan mengenai kepengurusan dan masa jabatannya;
e. ketentuan mengenai tata kerja organisasi;
f. ketentuan mengenai Rapat Anggota dan rapat lainnya;
g. ketentuan mengenai hak dan kewajiban anggota;
h. ketentuan mengenai sumber dan pengelolaan keuangan;
i. ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar dan pembubaran;
j. ketentuan mengenai sanksi organisasi.
Pasal 58
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Upaya untuk meningkatkan kesadaran berkoperasi dikalangan masyarakat, dilakukan antara lain melalui kegiatan penerangan, penyampaian informasi, penerbitan, dan pembinaan kelompok usaha dalam masyarakat untuk diarahkan menjadi Koperasi.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Untuk mengembangkan kerja sama antarkoperasi dan antara Koperasi dengan badan usaha lainnya, organisasi ini mendorong pertumbuhan dan perkembangan jaringan kelembagaan dan usaha Koperasi baik di tingkat regional, nasional maupun internasional.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Dengan ketentuan ini, Pemerintah memiliki landasan yang jelas dan kuat untuk melaksanakan peranannya dalam menetapkan kebijaksanaan pembinaan yang diperlukan guna mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan pemasyarakatan Koperasi. Sesuai dengan prinsip kemandirian, pembinaan tersebut dilaksanakan tanpa mencampuri urusan Internal Organisasi Koperasi.
Penumbuhan, pengembangan, dan pemasyarakatan Koperasi merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah agar masyarakat luas memahami gagasan Koperasi sehingga dengan penuh kesadaran mendirikan dan memanfaatkan Koperasi guna memenuhi kepentingan ekonomi dan sosialnya. Pemberian bimbingan, kemudahan, dan perlindungan oleh Pemerintah merupakan upaya pengembangan Koperasi yang dilaksanakan melalui penetapan kebijaksanaan, penyediaan fasilitas, dan konsultansi yang diperlulkan agar Koperasi mampu melaksanakan fungsi dan pernannya serta dapat mencapai tujuannya. Dengan demikian menjadi kewajiban dari seluruh aparatur Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan upaya dalam mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan pemasyarakatan Koperasi.
Pasal 61
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Tata hubungan usaha yang serasi dan saling menguntungkan antara Koperasi dengan badan usaha lainnya merupakan faktor yang penting dalam rangka mewujudkan sistem perekonomian nasional yang berdasarkan demokrasi ekonomi. Dalam hubungan ini kerjasama tersebut haruslah merupakan hubungan yang saling membutuhkan dan menguntungkan.
Huruf d
Membudayakan Koperasi adalah memasyarakatkan jiwa dan semangat Koperasi.
Pasal 62
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Ketentuan ini mempertegas komitmen Pemerintah, dalam upaya memperkokoh permodalan Koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan Koperasi, mengingat bahwa permodalan merupakan salah satu sumber kekuatan bagi pengembangan usaha Koperasi. Dalam pelaksanaannya antara lain dilakukan dengan mengembangkan penyertaan modal, baik dari Pemerintah maupun masyarakat, serta memberikan kemudahan persyaratan dan prosedur untuk mendapatkan kredit. Pemerintah juga memberikan bimbingan dan kemudahan untuk mengembangkan lembaga keuangan yang berbadan hukum Koperasi.
Huruf d
Pengembangan jaringan usaha Koperasi yang kuat dan kerja sama antarkoperasi yang erat dan saling menguntungkan merupakan faktor penting dalam menumbuhkan potensi masing-masing Koperasi dan keseluruhan Koperasi.
Huruf e
Cukup jelas
Pasal 63
Ayat (1)
Huruf a
Ketentuan ini dengan tegas mencerminkan komitmen Pemerintah dalam upaya mamperkua pertumbuhan dan perkembangan Koperasi sebagai suatu bangun perusahaan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka komitmen ini Pemerintah dapat menetapkan bidang ekonomi tertentu, terutama yang sangat erat hubungannya dengan kegiatan ekonomi rakyat, yang hanya boleh diusahakan oleh Koperasi. Pelaksanaan ketentuan ini bersifat dinamis dengan memperhatikan aspek keseimbangan terhadap keadaan dan kepentingan ekonomi nasional serta aspek pemerataan berusaha.
Huruf b
Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kelangsungan hidup usaha Koperasi.
Ayat (2)
Cukup jelas
Huruf c
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3502
Langganan:
Postingan (Atom)